Kepala Bappenas soal Family Office: Tak Selamanya Harus Berikan Insentif Fiskal

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Musrenbangnas 2024 yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto: Ghifari/Kumparan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, ikut mengomentari rencana pembentukan family office di Indonesia.

Family office atau kantor keluarga merupakan perusahaan/badan swasta yang bertugas untuk mengatur manajemen investasi dan menangani kekayaan satu keluarga. Dalam hal ini, crazy rich dunia bisa menaruh dana di Indonesia tanpa terkena pajak, asalkan mereka menaruh dana di family office.

Suharso mengatakan tidak selamanya pemerintah harus memberikan insentif fiskal kepada pengusaha. Menurut dia, pembebasan pajak untuk orang kaya ini bukan merupakan langkah yang tepat.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada ibu menteri keuangan, kita sekarang harus berhemat-hematlah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal," kata Suharso di Kompleks DPR RI, Kamis (4/7).

Suharso mengaku lebih setuju jika pemerintah memberikan insentif dalam bentuk lain kepada investor.

"Misalnya gini, sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri, tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah. Tetapi juga kemudahan-kemudahannya dia dapat dengan segera," ungkapnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kompleks DPR RI, Kamis (8/6). Foto: Nabil Jahja/kumparan

Di sisi lain, Suharso mengaku prihatin dengan beban berat yang akan ditanggung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Di satu sisi Sri Mulyani harus menaikkan rasio pajak, namun saat yang bersamaan harus memberikan insentif fiskal.

"Saya kasihan banget sama ibu menteri keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax rationya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal," kata Suharso.

Terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah meminta agar pemerintah membereskan persoalan investasi dalam negeri ketimbang terburu-buru membuat family office.

Said mengatakan ada dua faktor yang membuat terhambatnya investasi di dalam negeri yakni regulasi dan birokrasi.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” kata Said.

Said menyebut jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, maka investasi akan mengalir deras ke Indonesia.

“Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, Insyaallah investasi akan lancar masuk,” katanya.