Kepala Bappenas Ungkap Sering Dikejar Bank Dunia untuk Setujui Utang

23 Juni 2021 15:30 WIB
ยท
waktu baca 1 menit
clock
Diperbarui 13 Agustus 2021 14:10 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan dalam acara Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan dalam acara Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku kerap dikejar Bank Dunia untuk menyetujui berbagai program pinjaman atau utang yang diusung lembaga keuangan itu untuk pemerintah Indonesia. Adapun hingga saat ini, seluruh pinjaman luar negeri perlu mendapatkan persetujuan Bappenas.
ADVERTISEMENT
"Saya tidak perlu sebut (programnya), tapi Word Bank misalnya, mengejar Bappenas untuk menyetujui semua program," kata Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (23/6).
Dia melanjutkan, Bappenas selalu melihat secara detail program-program pinjaman luar negeri yang diusulkan Bank Dunia. Menurut Suharso, tak jarang pihaknya menolak tawaran pinjaman itu karena dinilai tak sesuai dengan program pemerintah.
"Bappenas hanya melihat programnya saja, apakah patut atau tidak patut. Sejauh mana ini bagus dilakukan, kalau tidak cocok kami tolak, sama sekali saya bilang tidak bener ini," jelasnya.
"Jadi kami banyak menolak hibah, kami juga banyak menolak pinjaman," lanjutnya.
Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank). Foto: Reuters
Dalam sepekan lalu, Bank Dunia telah memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia senilai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 25 triliun. Pada 11 Juni 2021, Bank Dunia memberikan utang USD 400 juta untuk membantu pemerintah Indonesia memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.
ADVERTISEMENT
Pada 16 Juni 2021, pinjaman Bank Dunia mencapai USD 800 juta mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia yang dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi RI. Dan pada 18 Juni 2021, pinjaman sebesar USD 500 juta untuk memperkuat sistem kesehatan serta mendukung program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah.