Kepala Otorita Klaim Banyak Investor Asing Tanya Nasib IKN Pascapemilu

Kepala OIKN Bambang Susantono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, pada Selasa (30/1/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan banyak investor asing bertanya kepada Badan Otorita bagaimana nasib proyek IKN pascapemilu 2024 ini.

"Habis 2024 bagaimana ya? Ini sebelum pilpres yang tanya banyak banget apalagi investor luar negeri, tanyanya selalu begitu, 2024 bagaimana?," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang digelar Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

Untuk menjawabnya, Bambang memastikan pembangunan IKN sudah diatur di dalam Undang-Undang di mana IKN akan terus dibangun sampai tahun 2045 nanti.

Saat ini, pembangunan IKN masuk tahap I dari 2022-2024. Pada tahap itu dilakukan pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa.

"Kita bangun sampai 2045, napasnya harus panjang. Yang kita selesaikan baru tahap I dengan jumlah penduduk mungkin sekitar 200 ribuan," kata Bambang.

Selanjutnya pembangunan tahap II 2025-2029. Di tahap itu mulai dibangun area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, pengembangan kawasan riset dan talenta.

"Tapi nanti tahap II, kita dengan teman-teman Bappenas akan gandengan tangan bikin 2025-2029 kayak apa. Nasional bagaimana, regional bagaimana, lokal bagaimana. Harus nyambung," kata dia.

Kemudian di tahap III 2030-2034 dimulai pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Kemudian di tahap IV 2035-2039 dimulai pembangunan menyeluruh untuk infrastruktur dan ekosistem tiga kota. Pembangunan ini juga untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

Dan terakhir tahap V tahun 2040-2045 pembangunan akan fokus pada menguatkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua orang.

"Kita punya Undang-undang. Jarang ibu kota baru di tempat lain punya Undang-undang. Biasanya political decision. Itu menurut saya kuat sekali. Mau ubah UU bisa, tapi lewat parlemen, DPR. Enggak gampang. Sudah ada legal standing," pungkas dia.

Adapun sampai Januari 2024, total investasi yang masuk IKN dari non-APBN adalah Rp 42,5 triliun. Kemudian ada 33 perusahaan swasta dan lembaga non-pemerintah yang sudah memulai pembangunan di IKN. Badan Otorita juga telah mengantongi 344 pernyataan minat investasi (LOIs)