Kepala SKK Migas Ungkap Dampak Kilang Balikpapan Telat Dibangun

Dwi Soetjipto (kiri) bersama Amien Sunaryadi di Kementerian ESDM, Jakarta. (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Kontrak pelaksana rancangan konstruksi atau Engineering, Procurement and Construction (EPC) Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan sudah diteken hari ini. Dengan demikian, pembangunan Kilang Balikpapan bisa segera dimulai.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, menilai pembangunan Kilang Balikpapan tersebut sebenarnya sudah telat dilakukan. Mulanya, pembangunan kilang ditargetkan pada awal 2017.

“Syukurlah jalan, meski telat. Tapi okelah, yang penting jalan. Dan ternyata ada manajemen yang berani menindaklanjuti,” bebernya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/12).

Direktur Utama Pertamina periode 2014-2017 itu menjelaskan jika Kilang Balikpapan dibangun pada awal 2017, maka biaya pembangunan bisa lebih rendah dibandingkan saat ini. Sebab harga minyak ketika itu belum melonjak.

“Iya (rugi) investasinya. Kalau dulu kan orang enggak berminat bangun kilang. Kita kehilangan momentum harga minyak yang rendah. Kalau dulu pasti harganya jauh lebih rendah dari sekarang,” ucap Tjip, sapaan akrabnya.

Kilang Balongan milik PT Pertamina RU-VI, Cirebon, Jawa Barat. (Foto: Dok. Istimewa)

Selain biaya investasi yang naik, keterlambatan pembangunan itu juga berdampak pada target penyelesaian proyek perluasan kilang minyak tersebut. Menurut dia, proyek Kilang Balikpapan semula ditargetkan selesai di tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengakui pembangunan Kilang Balikpapan mengalami keterlambatan. Namun pihaknya menargetkan pembangunan kilang itu dikebut dalam waktu 53 bulan, atau selesai di 2023.

“Memang ini kilang mengalami keterlambatan. Kami hari ini mulai, tapi insyaallah kami percepat jadi 53 bulan. Kami harapkan bisa 2023,” tegasnya.