Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu, Bagaimana Tanggapan BI?

Menkeu Sri Mulyani bersama Wamenkeu II Thomas Djiwandono beserta pejabat Kemenkeu lainnya di Gedung Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Presiden Jokowi mengangkat Keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, menjadi Wakil Menteri Keuangan II, mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pengangkatan dilakukan pekan lalu.

Masa transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto banyak mendapat sorotan. Apalagi sebelumnya Prabowo dikabarkan mau menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.

Masuknya Thomas menjadi Wamenkeu dinilai bisa lebih memuluskan masa transisi pemerintahan, terutama untuk menjawab sentimen pasar yang sempat bergejolak mengenai pengelolaan fiskal.

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) BI, Ramdan Denny Prakoso, meyakini siapa pun orang baru masuk akan mengurus keuangan negara dengan baik. Menurutnya, para pemimpin di sektor keuangan punya prevalensi masing-masing dalam mengelola APBN ke depan.

"Saya enggak akan komentari bagaimana pemerintah baru desainnya gimana, bukan kapasitas saya. Tapi saya meyakini pengelolaan keuangan negara tetap pruden," ujarnya dalam Editors Briefing di Sumba, NTT, Senin (22/7).

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) BI, Ramdan Denny Prakoso (tengah), saat memberikan materi Editors Briefing di Sumba, NTT, Senin (22/7/2024). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Thomas Djiwandono Kawal APBN 2025

Dalam konferensi pers pekan lalu, Mensesneg Pratikno mengungkapkan Thomas bertugas untuk menyiapkan dan mengawal APBN 2025.

"Jadi ini, kan, bagian dari keberlanjutan. Pak Suahasil (Wamenkeu I) tugasnya adalah mengawal pelaksanaan APBN 2024. Sedangkan Pak Tommy itu ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal APBN untuk tahun 2025," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7).

Pratikno belum tahu pasti terkait anggaran program makan bergizi gratis yang akan dipersiapkan masuk ke APBN 2025. Saat ini, sedang ramai isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

"Oh, saya tidak tahu (anggaran makan bergizi gratis dipangkas dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500). Itu (program makan bergizi gratis masuk APBN), kan, sudah ditetapkan di Kementerian Keuangan," tuturnya.