Kumparan Logo

Keputusan Trump Tunda Sanksi Tarif Baru Rusia Panen Kritik di Kongres

kumparanBISNISverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya untuk melakukan pertemuan terkait KTT AS-Rusia di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska, Jumat (15/8/2025). Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya untuk melakukan pertemuan terkait KTT AS-Rusia di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska, Jumat (15/8/2025). Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda penerapan paket sanksi baru yang menargetkan perekonomian Rusia.

Keputusan ini diambil dua hari sebelum tenggat penerapan sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Mengutip AP News pada Sabtu, (17/10), Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menunda kebijakan itu kemarin. Ia menyampaikan kepada Kongres bahwa penundaan dilakukan demi kepentingan nasional AS.

Keputusan tersebut menuai kritik tajam dari Partai Demokrat di Kongres. Pasalnya, Trump baru saja menandatangani Undang-Undang yang menjadi dasar paket sanksi tersebut pada bulan lalu.

Paket sanksi disusun oleh mendiang Senator Lindsey Graham dari Partai Republik bersama Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat. Kebijakan itu bertujuan menekan sumber pendanaan perang Rusia terhadap Ukraina.

Melalui aturan tersebut, pemerintah AS diarahkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan bank Rusia, serta armada kapal tanker pengangkut energi Rusia.

Aturan itu juga memberi Trump kewenangan untuk mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap lima negara pengimpor terbesar minyak atau gas alam Rusia.

Namun, terdapat pengecualian bagi negara yang mengimpor kurang dari 15 persen ekspor gas alam Rusia dan telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Penundaan sanksi ini terjadi sekitar sepekan setelah Trump mengumumkan kesepakatan pembelian solar dari Rusia. Langkah tersebut diklaim bertujuan menekan harga energi global yang masih tinggi.

Dalam kesepakatan itu, Rusia disebut akan segera memasok lebih dari 300.000 ton solar. Pasokan tambahan sebanyak 500.000 ton dijadwalkan pada November, disusul 1 juta ton pada tahap berikutnya.

Kesepakatan tersebut menuai kritik silang dari anggota Partai Republik maupun Demokrat. Mereka menilai pembelian energi dari Rusia berpotensi membantu negara itu membiayai perang, tanpa memberikan dampak berarti terhadap penurunan harga bahan bakar global.

Blumenthal mengecam keras keputusan Trump. Ia menilai Presiden AS tersebut mengabaikan mayoritas masyarakat Amerika, perwakilan mereka di Kongres, serta sekutu AS di Eropa.

"Keputusan untuk memberikan pengecualian ini tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional kita," tegas Blumenthal.

Gedung Putih belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan penundaan sanksi yang dinilai demi kepentingan nasional AS tersebut. Namun, surat pemberitahuan resmi telah dikirimkan ke Kongres.

Di sisi lain, hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dilaporkan semakin tegang. Trump berulang kali mengkritik Zelenskyy karena dinilai gagal mencapai kesepakatan damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Paket sanksi yang ditunda ini sebelumnya mendapat dukungan luas dari DPR dan Senat AS setelah kematian Senator Graham pada Juli lalu. Sebelum wafat, Graham dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Trump yang paling gencar mendorong pengetatan sanksi ekonomi terhadap Rusia.