Kerugian Koperasi di Sumut Imbas Bencana Sumatera Capai Rp 37,72 Miliar
·waktu baca 2 menit
PerbesarKementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap kerugian koperasi-koperasi Sumatera Utara (Sumut) imbas bencana banjir mencapai Rp 37,72 miliar.
Pernyataan ini diungkapkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (2/1).
"Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ungkap Ferry dalam keterangannya, Minggu (3/1).
Dia memastikan koperasi-koperasi di seluruh wilayah di Indonesia akan terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana di wilayah Sumatera melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera.
Kemenkop melalui LPDB juga akan menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan seiring dengan pemantauan secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambahnya.
Selain itu, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial seperti kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf al-qur’an, hingga kain kafan. Selain itu ada juga donasi uang tunai sebesar Rp 1,86 miliar.
"Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini," imbuhnya.
Kemenkop juga akan membantu pendirian posko-posko sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah dan Agam. Nantinya posko ini juga akan menjadi tempat konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting.
Ferry juga menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data," tuturnya.