Ketika Anies Kritik Kebijakan Pemerintah: Mobil Listrik & Ekspor Pasir Laut

Bacapres Anies Baswedan menyampaikan orasi pemenangan Capres RI 2024 pada acara Konsolidasi Nasional Fraksi PKS di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Calon Presiden 2024 Anies Baswedan kerap memberikan sejumlah kritik kepada kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di antaranya adalah kritik terkait subsidi mobil listrik.

Bulan lalu, Anies menyebut program subsidi bukanlah program yang tepat untuk masalah lingkungan hidup dan polusi. Hal ini disampaikan dalam deklarasi Amanat Indonesia (ANIES) di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Baru-baru ini, Anies Baswedan kembali mengomentari terkait subsidi mobil listrik yang diberlakukan oleh pemerintah. Ia masih berkeyakinan, jika subsidi mobil listrik hanya bisa dinikmati oleh orang kaya saja.

“Ketika kita bicara alokasi anggaran negara untuk menghadapi krisis iklim ini harus dilihat secara komprehensif, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diberikan subsidinya atau alokasi anggaran negara itu,” katanya dalam sambutan lewat video di acara FPCI di Djakarta Theater, Sabtu (24/6).

“Karena itu, beberapa waktu yang lalu saya bicara subsidi, saya sempat sampaikan subsidi mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonomi sudah sangat baik, mereka mampu membeli mobil listrik,” sambungnya.

Padahal menurutnya, kalau bicara pengelolaan polusi udara, yang harus dilakukan pemerintah adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh semua masyarakat.

Kritik Izin Ekspor Pasir Laut, Anies: Kami Perlu Kebijakan yang Konsisten

Pada kesempatan yang sama, Anies juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait izin ekspor pasir laut. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak konsisten dengan upaya pemerintah dalam merespons krisis iklim.

Anies Baswedan dan Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan dan Helmi Afandi/kumparan

Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat dari berbagai golongan dalam menangani iklim.

“Kalau kemudian yang muncul kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka jadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini. ini yang kami maksud kita punya kebijakan-kebijakan yang konsisten,” jelas Anies.

Dengan demikian, menurutnya saat ini rakyat membutuhkan solusi krisis iklim yang tidak berpihak dan bukan menjadikannya sebagai kepentingan komersial.

“Bukan malah menjadikan ini menjadi pintu masuk kepentingan komersial, kepentingan-kepentingan parsial tapi justru ini menghadirkan solusi yang terasa seluruh masyarakat," tambah Anies.

Menurutnya, selain pertumbuhan ekonomi, sebuah kebijakan terkait krisis iklim ini juga harus berorientasi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup.