Ketua PP Muhammadiyah Singgung Kebocoran APBN, Sri Mulyani yang Sibuk Nambal

Anwar Abbas memberikan sambutan saat acara penggalangan dana untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron Palestina di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (1/5). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut anggaran dalam APBN mengalami kebocoran. Menurutnya, hal itu lantaran dana tersebut dikorupsi atau 'ditilep' oleh para pihak tertentu.

"Dalam bahasa kasarnya dicuri, ditilep oleh para pelaku tertentu. Jumlahnya sangat besar, kalau mengacu pada zaman Soemitro Djojohadikoesoemo, kebocorannya 30 persen, Pemerintah sekarang bisa lebih dari itu," ujar Anwar Abbas dalam diskusi virtual rancangan tarif PPN, Kamis (24/6).

Dia mencontohkan, belanja negara sekitar Rp 2.500 triliun, jika kebocorannya 30 persen, maka Rp 750 triliun ini dinilai inefisiensi anggaran. Tak hanya itu, belanja kementerian/lembaga juga dinilai boros.

Apabila celah kebocoran anggaran ditutup dan belanja bisa diperketat, ia meyakini belanja negara hanya akan sekitar Rp 1.500 triliun. Sehingga, belanja tersebut bisa dipenuhi dari penerimaan negara, seperti pajak.

"Nah, kalau hanya Rp 1.500 triliun udah ter-cover oleh pajak dan pendapatan BUMN. Dan saya rasa enggak harus ada utang," katanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Dengan demikian, sebenarnya pajak yang berhasil dikumpulkan sudah cukup. Sri Mulyani tidak harus terpaksa kerja keras mencari pendapatan tambahan dari pajak," lanjutnya.

Saat ini, ia pun menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako maupun jasa pendidikan dan kesehatan. Ia berharap kebijakan pemerintah tersebut tidak menambah beban rakyat miskin.

"Jangan sampai APBN dan pajak ini menindas orang miskin. Jangan sampai penggunaan ini enggak teralokasikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin," pungkasnya.