KKP Bikin Penangkapan Ikan Terukur, Susi Pudjiastuti Harap Laut Tak Dikaveling

Susi Pudjiastuti. Foto: Dok. Susi Pudjiastuti

Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi Pudjiastuti kembali menyoroti rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalankan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Dalam akun Twitter resminya, Susi menanggapi rencana Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengimplementasikan kebijakan ini pada pertengahan Agustus 2022.

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 itu berharap kebijakan penangkapan ikan dikembalikan pada Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Ia menilai beleid lama tersebut menjaga kedaulatan sumber daya laut sehingga harus dipertahankan.

"Perpres 44 tahun 2016 yang menjaga kedaulatan sumber daya laut semestinya dipertahankan. Semoga tidak menjadikan laut HPH (hak penggunaan hutan) seperti hutan kita," ujar Susi dikutip kumparan pada Kamis (11/8).

Pengelolaan hutan yang dimaksud Susi ini, merujuk terjadinya pengkavelingan untuk kawasan hutan. Dia tidak ingin hal yang sama juga mengancam sektor kelautan.

Sebelumnya, komunitas besutan Susi, Pandu Laut Nusantara bersama koalisi Koral, juga telah mengkritik berkali-kali rencana kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muh. Zaini. Foto: Akbar Maulana/kumparan

KKP Sebut Investor Siap Masuk

Sementara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyebut program perikanan terukur bakalan dirilis pada 17 Agustus 2022, bertepatan dengan peringatan HUT ke-77 RI. Selanjutnya, kebijakan berlaku efektif pada minggu pertama Desember 2022.

Zaini menjelaskan, uji coba tawal pertama akan dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Cirebon, Tual dan Ternate.

Menurut dia, para investor sudah mulai ada yang berminat masuk, di antaranya investor China, Thailand dan Filipina. Untuk investor China, Zaini mengatakan sudah sepakat tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Jokowi.