KKP Minta PNBP Bisa Subsidi BBM Nelayan, Kemenkeu: Secara Regulasi Tidak Bisa

Ilustrasi kapal nelayan lokal. Foto: Dok: KKP

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan tidak dapat digunakan sebagai instrumen subsidi BBM bagi nelayan. Opsi tersebut sebelumnya diusulkan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sebagai solusi permasalahan nelayan.

"Aturannya PNBP boleh digunakan untuk instansi yang mengumpulkannya dalam hal ini KKP, tapi penggunaannya biasanya untuk meningkatkan pelayanan PNBP itu sendiri bukan untuk kemudian dikasih-kasih orang lain," kata Isa saat ditemui di Kantor DPR RI, Selasa (23/8).

Isa menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi opsi tersebut tidak bisa diterapkan. Kecuali jika memang ada kebijakan ke arah sana dan regulasinya akan dibuat khusus untuk hal itu.

"Tidak bisa semena-mena seperti itu, kan ada aturannya.

Aturannya memang seperti itu, hanya bisa digunakan di instansi penggunaannya untuk memperbaiki layanan untuk mendapatkan PNBP. Aturan umumnya seperti itu sekarang," pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi lokasi kebakaran puluhan kapal di Cilacap, Rabu (11/5/2022). Foto: KKP

Sebelumnya, Menteri KP Wahyu Trenggono mengungkap saat ini pihaknya tengah memikirkan opsi agar PNBP sektor perikanan dapat digunakan untuk subsidi BBM khususnya bagi nelayan tradisional di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Ini salah satu yang sedang kita pikirkan untuk kemudian kita minta izin kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, kalau perlu PNBP ini kita gunakan untuk membantu nelayan tradisional di wilayah-wilayah itu (3T) untuk kemudian supaya BBM-nya bisa mendapat subsidi," kata Trenggono.

Opsi Trenggono tersebut disambut baik dan ditunggu oleh nelayan yang saat ini memang diberatkan dengan harga BBM yang mahal. Apalagi di tengah situasi saat ini di mana ada wacana pertalite akan naik.

"Kalau itu memang PNBP mau dikontribusikan secara langsung untuk menambahkan alokasi belanja negara untuk BBM bagi nelayan saya kira itu langkah positif. Semoga Menteri Keuangan menyetujui ide itu," ujar Ketua Pelaksana Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.