KKP Pinjam Rp 5,8 Triliun dari Spanyol untuk Bangun 10 Kapal Pengawas

KKP tangkap kapal pencuri ikan dari Filipina. Foto: Dok. KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Spanyol. Dana ini merupakan bagian dari proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) yang secara total nilai proyek ini mencapai Rp 5,8 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun 10 kapal pengawas dan sistem pengawasan laut terpadu.

Empat unit akan dibangun di Spanyol dan enam unit di dalam negeri. Proyek ini berlangsung 2025–2028 dengan tenor pinjaman 30 tahun.

“Total investasi proyek ini mencapai Rp 5,8 triliun yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut, alokasi 2025 sebesar Rp 2 triliun kami ajukan untuk mendapatkan persetujuan Komisi IV DPR RI,” ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Rabu (5/11).

Proyek MFISS mencakup pembangunan kapal pengawas dan sistem pengawasan maritim terpadu, seperti Maritime Integrated System, Regional Monitoring Center, dan pengadaan drone untuk patroli udara.

Total investasi proyek mencapai Rp 5,83 triliun, terdiri atas Rp 4,37 triliun untuk pembangunan kapal dan Rp 1,46 triliun untuk sistem pengawasan. Penarikan pinjaman dilakukan bertahap hingga 2028.

Trenggono menegaskan, proyek ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan laut serta memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan.

“Pelaksanaan proyek ini dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.