KKP Revitalisasi 78 Ribu Hektare Pantura untuk Budidaya Tilapia Skala Industri
·waktu baca 4 menit
PerbesarKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot program revitalisasi kawasan tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek besar ini mencakup lahan seluas 78.550 hektare yang akan dioptimalkan untuk budidaya ikan tilapia (nila). Upaya ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong industrialisasi komoditas tilapia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, mengatakan revitalisasi tersebut dibagi ke dalam tiga fase.
“Kami punya misi besar untuk melakukan revitalisasi di pantai utara Jawa. Seluas 78.550 hektare. Nah, kami bagi menjadi tiga pase. Pase satu itu kami awali di 20.000 hektare. Tepatnya 20.413,25 hektare,” ujarnya di Gedung Mina Bahari III, Kamis (28/8).
Dalam proyek ini, pemerintah memanfaatkan lahan milik negara yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Pemanfaatan lahan dilakukan melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Namun, skema tersebut memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
“Ada skema yang bisa kami manfaatkan, yaitu namanya KHKP, Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan. Nah, untuk mendapatkan KHKP itu tentunya banyak persyaratan. Sepuluh tahun saya, saya tanda tangan banyak itu, yaitu lebih dari 10 persyaratan,” ungkapnya.
Salah satu persyaratan penting adalah kajian lingkungan. Ia menegaskan bahwa KKP telah menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan kelestarian kawasan.
“Lingkungan itu, persyaratan yang harus kita penuhi adalah KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini kita digait atau diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Karena proyek ini melibatkan wilayah di empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, KKP juga menjalin koordinasi erat dengan pemerintah daerah. Dukungan dari Pemprov Jawa Barat dan para bupati menjadi kunci keberlanjutan program. “Kami juga bekerjasama dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM dan bupatinya,” imbuhnya.
Sejumlah sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan. Haeru menyebut proses ini membutuhkan waktu panjang karena menyangkut banyak pihak.
“Kami sudah melakukan sekian rangkaian pekerjaan, sosialisasi kayaknya udah capek nih kita. Tetapi dinamika terus berjalan, tidak apa-apa, kita akan lakukan,” ujarnya.
Ajukan Pendanaan Rp 26 Triliun
Untuk mendukung jalannya fase pertama revitalisasi, KKP mengusulkan pendanaan besar dari Danantara. “Total yang kita usulkan sekitar Rp 26 triliun untuk proyek pase 1 ini. Kami sudah sampaikan, kami tinggal menunggu waktu kapan dipanggil untuk mengantarkan paparan lebih detail,” kata dia.
Ia menekankan bahwa proyek ini bersifat strategis karena berpotensi membuka puluhan ribu lapangan kerja.
“Coba bayangkan, kalau 20 ribu, kalau 1 hektare 2 orang saja, maka 20 kali 2 sudah 40 ribu tenaga kerja di sana. Belum lagi yang end to end-nya, yang dari hulu hingga ke hilirnya,” jelasnya.
Budidaya ikan tilapia dinilai sebagai salah satu komoditas perikanan yang menjanjikan. Selain mudah dibudidayakan dan memiliki nilai gizi tinggi, permintaan pasar untuk tilapia stabil, baik domestik maupun internasional.
Data KKP mencatat produksi tilapia di Indonesia pada 2023 mencapai 1,36 juta ton, dengan Jawa Barat menjadi provinsi penghasil terbesar, rata-rata 272.735 ton atau 20,96 persen dari total nasional.
Secara global, pasar tilapia diproyeksi mencapai USD 14,4 miliar pada 2024 dan bisa naik hingga USD 23 miliar dalam 10 tahun ke depan. Saat ini, Tiongkok menguasai 54,23 persen ekspor tilapia dunia, namun mengalami penurunan ekspor rata-rata -5,34 persen per tahun. Indonesia justru mencatat pertumbuhan positif 2,68 persen dengan pangsa pasar global 7,65 persen.
Meski demikian, kontribusi ekspor tilapia Indonesia masih sangat kecil, hanya 0,009 persen dari total produksi. Hal ini mendorong pemerintah meluncurkan program revitalisasi Pantura agar produksi nila bisa naik ke level industri dan memperluas akses pasar ekspor.
Ketua Umum Asosiasi Tilapia Indonesia (ATI), Alwi Tunggul Prianggolo, menyebut program ini sebagai momentum penting.
“Program ini bisa menjadikan momentum komoditas nila naik level ke skala industri dan memperluas jaringan pasar global,” ujarnya.
Namun, ATI berharap hasil panen dari revitalisasi Pantura diarahkan ke industri pengolahan untuk ekspor, agar tidak mengganggu harga di pasar domestik.
Revitalisasi ini juga diharapkan mengangkat kualitas budidaya melalui peningkatan genetik induk dan benih, sertifikasi budidaya, teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan pakan yang berkualitas. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar global dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.