KKP Siap Terima Laporan Masyarakat Jika Ada Pagar Laut di Daerah lain

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono bersama Polisi Khusus (Polsus) Kelautan melakukan penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025). Foto: X/ @ditjenpsdkp

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan sejumlah langkah dari KKP jika didapati ada pagar laut di daerah lain.

Pung atau akrab disapa Ipunk menyebut, akan melibatkan masyarakat pesisir yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas dibawah tim PSDKP KKP untuk mengawasi adanya aktivitas pembangunan pagar laut.

"Kami pasti nanti menyampaikan ke teman-teman semua aparat kita di daerah-daerah. Juga kita punya Kelompok Masyarakat Pengawas mas. Kelompok Masyarakat Pengawas itu yang untuk di PSDKP," kata Ipunk dalam konferensi persnya di Perairan Bekasi, Rabu (15/1).

Menurut Ipunk, Kelompok Masyarakat Pengawas akan memberikan informasi kepada PSDKP KKP secara berkala. Bahkan, katanya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perencanaan Ruang Laut (PRL) memiliki Kelompok Mitra Bahari yang bertugas di pantai-pantai seluruh Indonesia.

"Mereka akan memberikan informasi kepada kami pak ada kejadian gini-gini seperti itu. Bahkan teman-teman di PRL pun punya juga Kelompok Mitra Bahari. Itu yang di pantai-pantai," cakap ia.

Selain itu, PSDKP KKP akan tetap menerjunkan timnya untuk berpatroli di lautan untuk mengawasi adanya aktivitas pagar laut yang tak ada izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)

"Kapal patroli kita di tengah gitu kan. Tapi disini kami punya Kelompok Masyarakat Pengawas itu," imbuh Ipunk.