Klaim Bahlil Lahadalia: Pengusaha Ingin Pemilu Diundur, Jokowi Sampai 2027

11 Januari 2022 7:09 WIB
·
waktu baca 1 menit
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
zoom-in-whitePerbesar
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
ADVERTISEMENT
Pengakuan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal banyak pengusaha ingin pemilihan presiden 2024 diundur sontak ramai. Sederet partai, dari NasDem, PKB, hingga Demokrat mengkritik Bahlil.
ADVERTISEMENT
Bahlil mengeklaim pengusaha ingin pemilu diundur. Dengan begitu, Presiden Jokowi bakalan menjabat hingga 2027.
Masih babak belur dan dalam proses pemulihan ekonomi jadi alasan keinginan tersebut mencuat. Ini disampaikan Bahlil seiring survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia.
"Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi ini. Dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," tutur Bahlil.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelum keberangkatan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara. Foto: BPMI Setpres/Laily RE

Pergeseran Pemilu Bukan Barang Baru

Menurut Bahlil, pengusaha menilai pemulihan ekonomi jauh lebih prioritas ketimbang pergantian presiden.
Bahlil menyebut pergeseran pemilihan bukanlah barang baru di Indonesia. Kala krisis 1998 melanda sehingga dampaknya merembes ke tahun-tahun setelahnya, pemilihan dipercepat dari yang seharusnya 2002 menjadi 2001.
ADVERTISEMENT
"Kebutuhan bangsa apa? Menyelesaikan pandemi, memulihkan ekonomi? Atau menentukan kepemimpinan baru?" pungkas Kepala BKPM itu.