Klaim Prestasi 5 Tahun Pemerintahan Jokowi
PerbesarKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengklaim, pemerintah telah berhasil menjalankan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019, jelang berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2019. Meski berhasil, namun ada sejumlah catatan yang disoroti.
RPJMN 2015-2019 fokus pada sejumlah hal meliputi perkembangan ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, pengembangan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, serta pembangunan politik hukum pertahanan keamanan.
Di sektor ekonomi, Bambang mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh. Meski jauh dari target, namun pertumbuhan tersebut dianggap lebih baik dari sejumlah negara, walau ia tak menyebut negara mana saja yang pertumbuhan ekonominya berada di bawah Indonesia.
"Ketika Kabinet Kerja ini dimulai, kita tahu booming harga komoditas itu sudah berakhir dan akibatnya kita tumbuh di seputar 5 persen, yang mungkin dianggap lebih rendah. Tapi paling tidak ini termasuk yang relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia, di bawah negara seperti China dan India tapi di atas masih banyak negara lainnya," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Bambang juga menyebut laju inflasi Indonesia sepanjang pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla stabil di kisaran 3-4 persen. Pemerintah juga mengklaim berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit.
"Tingkat kemiskinan yang berhasil diturunkan sampai single digit mulai tahun 2018 setelah sebelumnya selalu dua digit dan bahkan agak jauh di atas 10 persen. Dan data terakhir menunjukkan tahun ini kemungkinan kita bisa menurunkan kembali tingkat kemiskinan ke seputaran 9,2 persen pada akhir tahun," jelasnya.
Di sektor pembangunan manusia, Bambang mengaku ada peningkatan meski tak signifikan. Ia memprediksi di tahun 2019, Indonesia akan masuk kategori tinggi dalam hal indeks pembangunan manusia di level negara berkembang.
"Untuk Indeks pembangunan manusia demikian juga. Karena IPM sebelum 2016 itu di bawah 70. Artinya indonesia terkategori IPM yang menengah, nah mulai 2016 ketika IPM kita menyentuh 70, maka IPM kita sudah masuk kategori tinggi atau high human development index. Perkiraan 2019 IPM bisa mencapai angka 72," jelas Bambang.
Ia juga menyoroti soal indeks ketimpangan atau indeks Gini Ratio. Bambang menyebut pemerintah sudah berhasil menurunkan ketimpangan. Di bulan Maret 2019, indeks gini ratio berada di angka 0,382.
"Berikutnya pemerataan dan kewilayahan, indeks gini meskipun menurun, menurun cukup baik dari sebelumnya di atas 0,4 sekarang menjadi sekarang di seputaran 0,382. Tapi memang targetnya terlalu tinggi 0,36 sehingga belum mencapai tapi yang paling penting trennya sudah kita bangun, yaitu menjauh atau lebih rendah jauh dari 0,4," kata Bambang.
Ada yang berhasil, ada pula yang sulit dicapai. Beberapa disebut Bambang meliputi penegakan hukum dan belanja modal pemerintah daerah. Terkait anggaran daerah, Bambang mengatakan, belanja modal pemerintah daerah masih terbilang rendah dibanding belanja pegawai atau gaji untuk PNS daerah.
"Yang sulit tercapai misalnya terkait penegakan hukum demikian juga belanja di daerah, pemda APBD. Di mana rata-rata belanja modal provinsi masih terlalu rendah, sedangkan rata-rata presentasi belanja pegawainya masih relatif tinggi dibandingkan yang kita harapkan. Reformasi birokrasi dianggap telah mencapai target," jelasnya.