Klarifikasi Rp 300 T, Sri Mulyani Buka-bukaan Surat PPATK di Kantor Mahfud MD

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal transaksi Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan yang sempat disinggung Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut dia, transaksi tersebut bukan terjadi di lingkungannya.

Sri Mulyani menjelaskan, mulanya Kemenkeu menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 7 Maret 2023. Terdapat 196 surat dari tahun 2019 hingga 2023 yang berisi nom0r surat, tanggal, nama-nama orang terkait, dan tindak lanjut, tanpa nilai transaksi.

"Surat dari kepala PPATK ini berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kementerian Keuangan terutama ke Inspektorat Jenderal dari periode 2009 hingga 2023, ada 196 surat. Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi, dalam hal ini hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama orang yang ditulis PPATK dan kemudian tindak lanjut dari Kemenkeu," kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Polhukam, Senin (20/3).

Bendahara negara tersebut menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti 196 surat dari PPATK, termasuk di dalamnya kasus korupsi Gayus Tambunan.

"Ada yang kena sanksi, ada yang kena penjara, ada turun pangkat, kita gunakan PP nomor 94 tahun 2010," terang dia.

Setelah itu, muncul pernyataan soal transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun. Sri Mulyani awalnya bingung, sebab ia tak menerima surat yang memiliki nominal tersebut. Kemudian, pada 13 Maret, PPATK mengirimkan surat dengan angka baru.

"Yang ini 46 halaman lampirannya, berisi rekapitulasi data hasil analisa dan hasil pemeriksaan serta informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk Kementerian Keuangan 2009 sampai dengan 2023. Lampiran itu, daftar surat di situ 300 surat dengan nilai transaksi Rp 349 triliun, imbuhnya.

Dari total 300 surat, terdapat 65 surat senilai Rp 253 triliun yang berisi transaksi keuangan dari perusahaan, badan atau perseorangan yang tidak memiliki kaitan dengan pegawai Kemenkeu.

Secara gamblang, dia membeberkan, dalam surat tersebut juga ditemukan transaksi mencurigakan senilai Rp 253 triliun. Entah itu perdagangan atau pergantian properti yang diduga mencurigakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Kemudian, sebanyak 99 dari 300 surat yang dikirimkan merupakan surat PPATK untuk penegak hukum dengan nilai transaksi mencurigakan Rp 74 triliun.

"Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama pegawai Kemenkeu, nilainya jauh lebih kecil. Karena yang tadi Rp 253 triliun plus Rp 74 triliun itu sudah lebih dari 300 triliun," pungkasnya.