KLHK Ajak Perusahaan Berproper Emas Buat Program Kemandirian di Ekosistem Gambut

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R. Karliansyah (kanan). Foto: Dok. KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian LHK mengembangkan Program Kemandirian Masyarakat di ekosistem gambut, untuk perlindungan dan pengelolaan lahan tersebut. Tantangannya adalah sekitar 79 persen dari 24,6 juta hektar ekosistem gambut di Indonesia, berada di areal yang tidak terikat izin atau non konsesi perusahaan.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) mengajak keterlibatan aktif sektor swasta, terutama perusahaan yang telah beberapa kali mendapat peringkat EMAS dalam PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) untuk mau membantu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ekosistem gambut tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Dirjen PPKL Kementerian LHK, M.R. Karliansyah, dalam pertemuan virtual membahas 'Kemandirian Masyarakat di Ekosistem Gambut: Kurangi Potensi Karhutla dan Kerentanan Pangan'. Pertemuan yang diselenggarakan pada Selasa (19/5) itu, diikuti enam perusahaan PROPER berperingkat EMAS.

Keenam perusahaan tersebut yakni PT Pupuk Kaltim, PT Badak LNG-Bontang, dan beberapa unit Pertamina yaitu PT Pertamina (Persero) RU II Kilang Sei Pakning, PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, PT Pertamina EP Asset 1 - Field Rantau, PT Pertamina EP Asset 1 - Field Jambi, serta bagian lingkungan PT Pertamina Kantor Pusat Jakarta.

"Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi sangat penting. Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat tersebut telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PPKL sejak tahun 2015 – 2019 dengan capaian luasan pemulihan sebesar 9.959 Ha," Kata Karliansyah dalam pertemuan itu.

Dia menjelaskan, peningkatan peran aktif masyarakat di ekosistem gambut ini dilaksanakan melalui kegiatan pembasahan kembali lahan gambut yang kering yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Aceh, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Selain itu juga mengembangkan beberapa budidaya pertanian yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian dan perikehidupan masyarakat setempat.

3+

Karliansyah menambahkan, jika hal ini akan menjadi peluang baik bagi perusahaan dalam mengembangkan kegiatan Community Development yang berwawasan lingkungan. Bentuk dan jenis kegiatan yang dikembangkan dapat beragam sepanjang dapat membuat masyarakat tahu, mau, dan mampu dalam berperan aktif melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di daerahnya.

Peserta pertemuan menyambut baik ajakan tersebut. Menanggapi program tersebut, Manager Produksi PT Pertamina RU II Kilang Sei Packning, Rudy Hartono, memaparkan capain berbagai kegiatan community development yang dilaksanakan di lahan gambut sejak tahun 2016 yang membawanya mendapat peringkat terbaik EMAS untuk PROPER tahun 2019.

Program yang dikembangkan oleh PT Pertamina RU II Kilang Sei Packning tersebut meliputi budidaya nanas, serai wangi untuk minyak atsiri, pelatihan pemandaman karhutla, arboretum gambut dan kurikulum sekolah gambut untuk SD. Kegiatan tersebut telah membuat masyarakat yang dibina menjadi mandiri dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Rudy Hartono juga mengundang perusahaan lain untuk melihat apa yang telah mereka laksanakan tersebut sebagai bentuk sharing pengalaman.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R. Karliansyah (kanan). Foto: Dok. KLHK

Demikian pula PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Pertamina Jambi Merang (Kusmono) yang menyampaikan selama ini sudah ada kerjasama dengan Litbang KLHK untuk program yang berada di wilayah Suku Anak Dalam.

Sementara itu Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur, Bagja Sugiharto, dan Manager CSR PT Badak LNG, Bambang Eko, juga menyampaikan bahwa lahan gambut di daerah Bontang sedikit sekali. Akan tetapi untuk mendukung program pemerintah mereka akan melakukan identifikasi luasan gambut yang ada, dan apabila teridentifikasi ada areal gambut akan segera dilakukan pengelolaannya.

Pada prinsipnya pihak perusahaan menyambut baik dan akan mendukung pelaksanaan kegiatan Kemandirian Masyarakat di Ekosistem Gambut sebagai bagian pengembangan Community Development kedepan, Kementerian LHK segera akan menyampaikan daftar lokasi – lokasi yang menjadi prioritas pengembangan Kemandirian Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di seluruh Indonesia.