KLHK Alokasikan Rp 1,01 T Bantu Masyarakat dan Petani Hutan Terdampak COVID-19

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama jajaran eselon 1 menggelar rapat dengan DPR secara online. Foto: Dok. KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian LHK mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun untuk mendukung program bantuan sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Prioritas penerima bantuan ini terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta petugas yang mengabdi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak COVID-19.

Alokasi anggaran sebesar itu, merupakan hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, yang mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Melalui rapat virtual dengan para wakil rakyat, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,58 triliun di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp 9,32 triliun menjadi Rp 7,74 triliun.

Menteri Siti Nurbaya mengatakan, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran merupakan tindak lanjut atas Inpres No. 4 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perpres No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Enam arahan Presiden Joko Widodo juga disampaikan Menteri Siti dalam kesempatan tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI atas kerjasama yang baik dan dukungan kepada KLHK dalam upaya meningkatkan kinerja KLHK, terutama pada situasi pandemi Corona ini," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (16/3).

Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan surat keputusan perhutanan sosial, Cianjur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev

Dalam rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 April 2020, dijelaskan Menteri Siti bahwa orientasi refocusing anggaran KLHK menitikberatkan pada beberapa hal prioritas.

Di antaranya keselamatan atasi penyebaran pandemi; Keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi, dan hutan sosial; Kegiatan padat karya; Stimulasi ekonomi; Keberlanjutan pelayanan publik dan target group pembinaan KLHK seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Mitra Konservasi.

“Anggaran hasil refocusing dialokasikan untuk menambah kegiatan berbasis masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19," jelas Menteri Siti.

Salah satu contohnya dengan melakukan pembelian produk herbal/ suplemen/ madu dari Kelompok Tani Hutan untuk pegawai guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat; Selain itu pengadaan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berasal dari produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial untuk diberikan pada tenaga medis di Rumah Sakit rujukan COVID-19.

Refocusing juga untuk penyelenggaraan pelatihan masyarakat jarak jauh bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan pendamping Perhutanan Sosial, pemberian bantuan ekonomi produktif dan Bang Pesona bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama jajaran eselon 1 menggelar rapat dengan DPR secara online. Foto: Dok. KLHK

"Selain itu pengadaan kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan, pembangunan Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa dan Bibit Produktif, serta berbagai kegiatan padat karya lainnya,” jelas Menteri Siti.

Untuk mendukung program Prioritas Nasional (PN), KLHK fokus pada pengentasan kemiskinan melalui kegiatan prioritas reforma agraria dan perhutanan sosial.

"Juga dilakukan peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja," kata Menteri Siti.

KLHK juga melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH), penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, pemulihan pencemaran dan kerusakan, serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan SDALH.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan telah mencatat semua masukan dan saran dari pimpinan dan semua anggota dewan Komisi IV, serta akan mengevaluasi rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 20 April 2020 mendatang,” pungkas Menteri Siti.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR, Sudin, tetap meminta Kementerian LHK merinci kembali refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, terutama pada postur anggaran untuk sarana dan prasarana pengelolaan limbah infeksius COVID-19.

“Kami minta perhatian anggaran untuk pengelolaan limbah infeksius dan Alat Pelindung Diri (APD) akibat COVID-19, serta pengendalian Karhutla dimana saat ini sudah memasuki musim kemarau pada beberapa wilayah,” ujar Sudin.