Komisi Haji Nigeria Pelajari Tata Kelola Keuangan Haji di BPKH

BPKH terima kunjungan studi banding dari Komisi Haji Nigeria. Foto: Dok BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menerima perwakilan delegasi dari National Hajj Commission Of Nigeria (NAHCON) atau Komisi Haji Nigeria. Sebanyak 22 orang delegasi tersebut datang ke BPKH untuk mempelajari tata kelola keuangan dan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan Indonesia memang menjadi contoh atau role model dalam penyelenggaraan ibadah haji negara lain di dunia, salah satunya oleh Nigeria. Ia menjelaskan pengelolaan dana haji di Indonesia selalu dijaga akuntabilitasnya.

"Pembiayaan dan tata kelola ibadah haji di Indonesia dilakukan dengan sistem yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Sejumlah terobosan penting salah satunya pada sistem pemberian virtual account kepada jemaah tunggu, sehingga bisa melakukan pengecekan atas uang yang telah disetorkan dan nilai manfaat yang diterima dari tahun ke tahun," kata Anggito melalui keterangan tertulis, Kamis (6/10).

Anggito juga menerangkan hasil audit atas dana haji yang dikelola selama ini mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut.

BPKH terima kunjungan studi banding dari Komisi Haji Nigeria. Foto: Dok BPKH

Selain bertemu BPKH, rombongan Komisi Haji Nigeria yang dipimpin oleh Chief Executive Officer National Hajj Commision of Nigeria Alhaji Zikrullah Kunie Hassan juga akan bertemu dengan Duta Besar Usman Ari Ogah-Ambassador of The Federal Republic of Nigeria untuk Indonesia.

Selanjutnya, mereka juga kunjungan ke Kementerian Agama yang diterima oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief. Dalam diskusi tersebut salah satu topik yang disinggung adalah terkait biaya masyair yang dikenakan oleh pemerintah Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Delegasi NAHCON juga mendapatkan penjelasan terkait manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia, mulai dari sistem pendaftaran haji, kesiapan akomodasi, penyediaan embarkasi, pemandu jemaah, hingga fasilitas kesehatan yang selalu siaga.

"Nigeria memiliki kemiripan karakteristik manajemen haji dengan Indonesia, di mana Nigeria dan Indonesia masuk dalam 10 besar negara peserta haji terbanyak di dunia. Dengan kemiripan tersebut, NAHCON banyak bertukar ilmu dengan Kementerian Agama dan BPKH RI dalam hal manajemen haji. Pemerintah Nigeria ingin mengembangkan sistem antrean pendaftar jemaah haji agar lebih terstruktur dalam pelaksanaannya,” tutur Hilman Latief.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas umat muslim, Indonesia memang banyak mengirimkan jemaah haji. Sebelum masa pandemi, setiap tahunnya jumlah jemaah yang melaksanakan ibadah haji dari Indonesia mencapai 221.000 jemaah (kuota normal), atau sekitar 10 persen dari total jemaah haji dunia.

BPKH terima kunjungan studi banding dari Komisi Haji Nigeria. Foto: Dok BPKH

Dalam kesempatan itu, Commisioner Policy, Personnel, Management dan Finance NAHCON, Nura Hassan Yakassai juga berbicara mengenai potensi kerja sama Nigeria dan Indonesia ke depannya. Ia berharap dengan kunjungan ini hubungan kerja sama kelembagaan antarnegara dapat terjalin dengan baik dan saling mendukung dalam ekosistem haji.

"Potensi kerja sama antara Indonesia dan Nigeria ke depannya sangat menjanjikan. Meskipun pandemi COVID-19 belum reda seluruhnya, namun situasi saat ini sudah sangat mendukung terciptanya forum-forum diskusi antarnegara, yang juga dapat melibatkan Arab Saudi sebagai regulator haji," katanya.

Rombongan Komisi Haji Nigeria juga dijadwalkan hadir dalam Konferensi Haji Internasional yang digelar pada 7 Oktober 2021 secara hybrid di Jakarta Convention Center dan melalui zoom. Chairman/Chief Executive Officer National Hajj Commision of Nigeria, Alhaji Zikrullah Kunle Hassan juga akan mengisi sesi seminar di acara tersebut.