Komisi IV DPR Sentil Ada Impor Beras 41,6 Ribu Ton, Buwas: Bukan Bulog!

30 Agustus 2021 11:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi penjualan beras. 
 Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi penjualan beras. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Komisi IV DPR menyinggung soal laporan adanya impor beras yang terjadi pada bulan Juli 2021. Jumlah beras yang diimpor jumlahnya mencapai 41,6 ribu ton dengan nilai USD 18,5 juta.
ADVERTISEMENT
Ketua Komisi IV DPR, Sudin, mengatakan data tersebut berdasarkan laporan BPS dan pihaknya sudah mengecek ke Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan.
"Ini kan kendala. Jangan ada disembunyikan," kata Sudin yang merupakan politikus PDI Perjuangan dalam RDP secara virtual dengan Perum Bulog, Senin (30/8).
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menjelaskan impor beras yang terjadi pada bulan Juli adalah beras khusus. Adapun dalam hal ini, lembaganya tidak pernah melakukan impor beras.
"Dari kami tidak ada penugasan impor dan tidak melakukan impor beras. Data dari BPS ini beras khusus. Memang dulu harus melalui Bulog, tapi kali ini kami tidak pernah mengetahui impor," jelas Budi.
Presiden Jokowi bersama Dirut Perum Bulog Budi Waseso meninjau gudang Bulog di Jakarta Utara. Foto: dok. YouTube Setpres
Pria yang akrab dipanggil Buwas ini menambahkan, impor beras khusus ini dilakukan di luar kewenangan Bulog. Adapun yang melakukan impor yaitu perusahaan yang ditunjuk secara langsung untuk melakukan impor.
ADVERTISEMENT
"Karena itu langsung ke instansi atau perusahaan. Sampai saat ini Bulog tidak impor beras," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan tak akan ada impor beras setidaknya hingga Juni 2021. Padahal sebelumnya, rencana impor beras sebanyak 1 juta ton sudah disepakati di rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian.
"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia. Sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras," kata Jokowi dalam pernyataan pers di akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3).