Komisi V Berondong Pertanyaan ke Mendes PDTT soal Desa Siluman

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar rapat dengan Komisi V DPR RI. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Komisi V DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ini dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.

Ini merupakan rapat kerja pertama kalinya antara Komisi V dengan Abdul. Agenda diawali dengan perkenalan antaranggota Komisi V dengan jajaran eselon Kemendes PDTT.

Dalam pemaparannya, Abdul menyampaikan beberapa isu strategis dalam Kemendes PDTT. Di antaranya adalah kurang optimalnya konektivitas intra dan antarperdesaan dengan pusat pertumbuhan hingga kurangnya kapasitas SDM perdesaan yang unggul.

“Kita juga menyampaikan isu strategis dari rendahnya investasi produk unggulan di perdesaan. Selain itu, kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital,” ujar Abdul di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selanjutnya, Abdul juga menilai saat ini pengelolaan lingkungan hidup di perdesaan masih kurang optimal serta kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.

Usai pemaparan Abdul, sejumlah anggota Komisi V mulai diminta untuk memberikan pertanyaan mengenai kinerja Kemendes PDTT selama tahun berjalan ini. Beberapa di antaranya menyoroti mengenai Dana Desa, utamanya yang santer saat ini mengenai aliran Dana Desa ke ‘desa siluman.’

“Saya sedikit terganggu dengan berita baru-baru ini, adanya desa fiktif atau desa siluman yang disampaikan Menkeu. Kemendes jangan hanya fokus anggaran, tapi fokus kepada kebijakan juga,” kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan.

“Soal Dana Desa saya yakin ini enggak ada desa siluman. Desa-desaan saja yang dibuat siluman, cuma ada 50 KK, ya gimana ini pak menteri,” lanjutnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Eddy Santana juga memberikan fokus pada Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa saat ini belum optimal untuk membangun desa.

“APBN itu Dana Desa juga harus dilakukan untuk membangun desa. Ini jangan lagi terjadi hal-hal seperti itu, Dana Desa harus mampu bangun desa,” katanya

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi dana desa sejak Januari-Oktober 2019 mencapai Rp 52 triliun, angka ini mencapai Rp 52 triliun, tumbuh 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini baru mencapai 74,2 persen dari pagu yang sebesar Rp 70 triliun.