Komisi V DPR Harap PPPK Kementerian Tak Kehilangan Pekerjaan Imbas Efisiensi
·waktu baca 2 menit
PerbesarKomisi V DPR RI menyetujui adanya rekonstruksi atau pengurangan jumlah efisiensi anggaran bagi mitra kerja.
Mitra kerja Komisi V DPR RI yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG hingga Basarnas.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap dengan rekonstruksi ini, tidak ada pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masing-masing kementerian/lembaga.
“Kami berharap ada beberapa isu penting yang kami bahas rapat internal, pertama gaji pegawai baik pegawai negeri maupun PPPK. Kalau pegawai negeri aman lah, yang megap-megap ini PPPK, harap cemas supaya tidak membuat mereka kehilangan pekerjaan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi V bersama mitra kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Kamis (13/2).
Ia berharap pegawai mercusuar Kementerian Perhubungan tetap dapat bekerja dan mercusuar dapat beroperasi dengan normal.
“Kementerian PU, pasti punya PPPK banyak, ada lebih 100 ribu PPPK, kami harap semua tetap melaksanakan tugas yang baik," ujarnya.
"Kalau memang efisiensi, lakukanlah searif dan sebijaksana mungkin,” ujar Lasarus.
Berikut Rincian Anggaran Mitra Kerja Komisi V setelah Rekonstruksi:
Kementerian PU
Pagu indikatif APBN 2025: Rp 110.952.654.255.000
Efisiensi: Rp 81.380.706.000.000
APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 29.571.948.255.000
APBN setelah rekonstruksi: Rp 50.483.116.613.000
Kementerian Perhubungan
Pagu indikatif APBN 2025: Rp 31.456.159.866.000
Efisiensi: Rp 17.873.263.000.000
APBN 2025 setelah Efisiensi: Rp 13.582.896.866.000
APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 17.725.885.258.000
Kementerian PKP
Pagu indikatif APBN 2025: Rp 5.274.391.058.000
Efisiensi: Rp 3.661.095.000.000
APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.613.296.058.000
APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 3.462.002.214.000
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2.192.387.697.000
Efisiensi: Rp 1.034.396.000.000
APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.157.991.697.000
APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.469.656.176.000
Kementerian Transmigrasi
Pagu indikatif APBN 2025: Rp 122.419.152.000
Efisiensi: Rp 47.396.000.000
APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 75.023.152.000
APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 83.509.623.000
BMKG
Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2.826.897.302.000
Efisiensi: Rp 1.423.397.000.000
APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.403.500.302.000
APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.781.803.729.000
Basarnas
Pagu indikatif APBN 2025: Rp 1.497.578.812.000
Efisiensi: Rp 486.098.000
APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.011.480.812.000
APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.088.431.570.000