Komisi V DPR Harap PPPK Kementerian Tak Kehilangan Pekerjaan Imbas Efisiensi

Rapat Kerja Komisi V bersama mitra kerja pada Kamis (14/2) di Gedung DPR, Jakarta Pusat. Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Komisi V DPR RI menyetujui adanya rekonstruksi atau pengurangan jumlah efisiensi anggaran bagi mitra kerja.

Mitra kerja Komisi V DPR RI yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG hingga Basarnas.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap dengan rekonstruksi ini, tidak ada pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masing-masing kementerian/lembaga.

“Kami berharap ada beberapa isu penting yang kami bahas rapat internal, pertama gaji pegawai baik pegawai negeri maupun PPPK. Kalau pegawai negeri aman lah, yang megap-megap ini PPPK, harap cemas supaya tidak membuat mereka kehilangan pekerjaan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi V bersama mitra kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Kamis (13/2).

Ia berharap pegawai mercusuar Kementerian Perhubungan tetap dapat bekerja dan mercusuar dapat beroperasi dengan normal.

“Kementerian PU, pasti punya PPPK banyak, ada lebih 100 ribu PPPK, kami harap semua tetap melaksanakan tugas yang baik," ujarnya.

Berikut Rincian Anggaran Mitra Kerja Komisi V setelah Rekonstruksi:

Kementerian PU

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 110.952.654.255.000

Efisiensi: Rp 81.380.706.000.000

APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 29.571.948.255.000

APBN setelah rekonstruksi: Rp 50.483.116.613.000

Kementerian Perhubungan

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 31.456.159.866.000

Efisiensi: Rp 17.873.263.000.000

APBN 2025 setelah Efisiensi: Rp 13.582.896.866.000

APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 17.725.885.258.000

Kementerian PKP

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 5.274.391.058.000

Efisiensi: Rp 3.661.095.000.000

APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.613.296.058.000

APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 3.462.002.214.000

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2.192.387.697.000

Efisiensi: Rp 1.034.396.000.000

APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.157.991.697.000

APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.469.656.176.000

Kementerian Transmigrasi

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 122.419.152.000

Efisiensi: Rp 47.396.000.000

APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 75.023.152.000

APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 83.509.623.000

BMKG

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2.826.897.302.000

Efisiensi: Rp 1.423.397.000.000

APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.403.500.302.000

APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.781.803.729.000

Basarnas

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 1.497.578.812.000

Efisiensi: Rp 486.098.000

APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.011.480.812.000

APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.088.431.570.000