Komisi V Mau Panggil Sri Mulyani, Minta Penjelasan soal Desa Siluman

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Komisi V DPR RI akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam waktu dekat ini untuk meminta kejelasan mengenai adanya transfer dana ke desa siluman. Adapun pernyataan desa siluman ini pertama kali diutarakan oleh Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (4/11).

Meskipun komisinya tak berhubungan dengan Kementerian Keuangan, namun Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menuturkan, persoalan dana desa merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi V. Apalagi berdasarkan pernyataan rekan kerja Komisi V, yakni Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, tak ada yang dimaksud dengan 'desa siluman'.

"Iya (mau panggil Sri Mulyani). Kita mau bicara dengan menterinya. Mungkin kita akan coba memahami setelah kita mendengarkan penjelasan menteri, sejauh mana sesungguhnya desa fiktif itu," ujar Ridwan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/11).

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Adapun undangan untuk Sri Mulyani tersebut, lanjutnya, akan disiapkan hari ini dan akan terlebih dulu masuk ke Ketua DPR RI. "Karena Menkeu kan bukan ranah kita sebenarnya, tapi bisa melalui pimpinan kita. Hari ini kita siapkan," kata dia.

Namun demikian, dia berharap ada koordinasi antarmenteri dengan lebih baik, mulai dari Menkeu Sri Mulyani, Mendes Abdul Halim, hingga Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, jika komunikasi antarmenteri baik, hal ini tentunya tak akan menimbulkan kegaduhan mengenai desa siluman.

"Kita jadi bingung juga, yang satu bilang ada, ada yang bilang tidak ada. Masih ada ketidakpastian di sini. Tapi kita harapkan ada koordinasi dan komunikasi dulu antarmenteri," jelasnya.

Ridwan pun mendukung jika Sri Mulyani nantinya akan memberhentikan sementara penyaluran dana desa ke sejumlah desa yang berpotensi fiktif di tahap III.

"Saya kira langkah pembekuan dana desa terhadap desa-desa diragukan perlu dilakukan. Kita mesti beri dukungan ke Menkeu, karena sesuatu yang tidak jelas harus dihentikan dulu, nanti kalau sudah jelas baru dilanjutkan lagi," tambahnya.