Komisi VI DPR Pertanyakan Urgensi IPO Pertamina Hulu Energi

Pertamina Hulu Energi. Foto: Dok. Pertamina

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream atau hulu migas PT Pertamina (Persero), sudah bersiap untuk melantai di bursa saham melalui initial public offering (IPO) di tahun depan. Namun, Komisi VI DPR meminta agar rencana ini dipertimbangkan kembali.

Hal tersebut tercantum dalam salah satu poin hasil kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury, yang dilaksanakan hari ini, Rabu (7/12).

"Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan argumentasi konstitusional dan urgensi rencana aksi korporasi IPO PT Pertamina Hulu Energi," berikut kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, Rabu (7/12).

Terdapat beberapa anggota Komisi VI DPR menentang rencana IPO PHE. Pertama, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Doni Akbar. Dia mengatakan, tidak ada urgensi yang mendasari rencana IPO PHE, sehingga harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.

"Jujur dari seluruh tema terkait IPO, saya secara pribadi belum terlalu merasa nyaman apa yang mau dilakukan PHE yaitu IPO, karena saya tidak melihat satu urgensi yang harus dilakukan sehingga kalau tidak melakukan IPO, PHE akan bubar atau mengalami masalah," kata Doni.

Aria Bima saat menghadiri rapat panja Jiwasraya dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menambahkan dirinya juga tidak setuju dengan rencana IPO PHE. Hal ini, menurut dia, lantaran bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yaitu kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

"Saya memang tidak melihat PHE ini butuh IPO, jawaban konkret saya minta dari pak Pahala dan PHE untuk menjelaskan ini enggak penting dilakukan IPO kok mau. Ini belum clear oleh saya," tegas Darmadi.

Dalam kesempatan sama, Pahala mengatakan PHE akan melakukan IPO di tahun 2023 dengan melepas 10-15 persen saham ke publik. Dia menuturkan, PHE sangat penting bagi Pertamina sekaligus menjadi perusahan produksi dan eksplorasi migas terbesar di indonesia berdasarkan total produksinya.

"Kami berharap nantinya hasil IPO yang akan diperoleh dari pasar modal akan digunakan untuk merealisasikan rencana pertumbuhan produksi 5 tahun mendatang," ungkapnya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (7/12).

Melalui IPO ini diharapkan nilai valuasi PHE mencapai USD 100 miliar. Selain itu, Pahala juga berharap dana IPO bisa menyokong total capex atau belanja modal PHE antara USD 4-6 miliar atau Rp 60-90 triliun per tahunnya.

"Ini tentunya merupakan total pendanaan yang sangat besar kita harapkan ini bisa mengoptimalkan momentum yang cukup baik, khususnya momentum harga minyak dan gas bumi yang pada saat ini berada pada tingkat yang cukup tinggi," imbuh Pahala.

Proses IPO PHE saat ini masih dalam tahap penunjukan advisor atau konsultan legal maupun finansial, menyelesaikan audit laporan keuangan untuk Juni 2022, dan mendapatkan sertifikasi reserve atau cadangan yang penting bagi IPO perusahaan hulu migas.

Selain itu, perusahaan juga sudah melakukan registrasi tahap 1 dan 2 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya PHE akan mulai melakukan market sounding untuk menentukan jumlah demand yang bisa dikumpulkan untuk penawaran saham ke publik.