Komisi VII DPR Cecar Menteri ESDM soal Anggaran Rp 287 Miliar untuk Rekomendasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif hadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (27/1). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Komisi VII DPR RI memanggil Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2021. Hasil rapat, disepakati anggaran kerja kementerian ini sebesar Rp 7,3 triliun untuk tahun depan setelah Badan Anggaran DPR RI mengesahkannya beberapa waktu lalu.

Meski begitu, salah satu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Paris Yuliani mencecar Arifin. Sebab, ada anggaran Rp 287,7 miliar yang digunakan hanya untuk 'rekomendasi' yang dilakukan berbagai direktorat di Kementerian ESDM.

"Ada beberapa kegiatan yang output-nya Keputusan Menteri, Kebijakan, Rekomendasi, dan Hasil Studi di 2021 nilainya Rp 287 miliar. Luar biasa, Pak," kata Andi dalam rapat, Rabu (23/9).

Di Direktorat Ketenagalistrikan misalnya, ada Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang biayanya mencapai Rp 3 miliar untuk satu rekomendasi. Lalu ada Rekomendasi Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik nilai Rp 815 juta.

Suasana di Lingkungan Kementerian ESDM jelang serah terima jabatan menteri baru, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Ada juga Rekomendasi Pemanfaatan Batu Bara dan BBM untuk Pembangkit Listrik yang nilainya Rp 450 juta. Padahal, kata Andi, batu bara dan BBM sudah dipakai pembangkit tenaga listrik selama ini.

Rekomendasi Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan PLN Rp 800 juta. Rekomendasi Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik Rp 625 juta. Ada juga Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik nilainya Rp 3 miliar.

Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Rp 1,8 miliar. Rekomendasi Pengendalian Smart Grid dan Pelaksanaan Kerja Sama Sektor Ketenagalistrikan Rp 2,4 miliar.

"Di ketenagalistrikan semuanya hasilnya rekomendasi. Padahal ada Panja Listrik. Ini saya minta dibahas semua di Panja Listrik karena kita ingin tahu apakah yang dilakukan (hasil) rekomendasi ini sesuai dengan yang dibutuhkan PLN karena dia kan sebagai user dari rekomendasi," katanya.

Selain Direktorat Ketenagalistrikan, Direktorat Mineral dan Batu Bara juga disorot Andi karena banyak program yang hasilnya rekomendasi tapi memakan biaya yang besar. Padahal Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM memiliki Panja Minerba.

Ada salah satu kebijakan yang biayanya Rp 2,3 miliar yaitu Kebijakan Rencana Produksi dan Kebutuhan Dalam Negeri untuk Mineral Logam dan Batu Bara. Lalu Koordinasi dan Kerja Sama Subsektoral Mineral dan Batu Bara Rp 2,8 miliar.

"Bahkan untuk Rekomendasi Hasil Kajian Subsektoral Mineral dan Batu Bara Rp 10,88 miliar. Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Rp 22,8 miliar," ujar Andi.

Selain itu, Direktorat Energi Baru dan Terbarukan juga memasukkan program Rancangan Standar dan Panduan Bidang Bioenergi Rp 1,05 miliar. Kedua, Rancangan Standar dan Panduan Bidang Aneka EBT. Ketiga, Rancangan Standar dan Panduan Bidang Panas Bumi, padahal kata Andi, di Badan Geologi sudah ada dana yang besar untuk eksplorasi panas bumi.

Menurut Andi, seharusnya pekerjaan yang hasilnya berupa rekomendasi ini cukup dikerjakan Litbang Kementerian ESDM. Sebaliknya, anggaran yang dipakai untuk rekomendasi dari berbagai direktorat Kementerian ESDM digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Dan udah berkali-kali saya sampaikan, kita punya kepekaan lah sebaiknya program ini buat masyarakat. Memang sudah ada konverter kit, pompa, dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), apalagi nih? Coba pikirkan lah oleh ESDM," ujar dia.