Komisi VII DPR Cecar Pemerintah, Banyak Orang Kaya Dapat Subsidi Listrik

3 Juni 2024 17:31 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Meteran listrik di salah satu rumah warga di Kampung Bulak Barat, Kota Depok Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Meteran listrik di salah satu rumah warga di Kampung Bulak Barat, Kota Depok Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Komisi VII DPR ramai-ramai mencecar Kementerian ESDM karena masih banyak rumah tangga mampu alias orang kaya menjadi pelanggan listrik subsidi golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Hariyadi, menyayangkan masih ada rumah-rumah mewah menerima listrik subsidi, berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah dan PLN.
Dari total 10,7 juta pelanggan rumah tangga 450 VA yang sudah disurvei, 16 persen termasuk dalam kategori ranking 4 dan 10 persen ranking 5. Rumah di kedua kategori itu termasuk rumah mewah, bahkan memiliki kendaraan roda empat.
Bambang pun meminta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu untuk menegaskan regulasi penerima subsidi listrik, yang sejauh ini persyaratannya hanya menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
"Ranking 4 dan 5 ini kita harus bersama-sama, kalau perlu Dirjen Gatrik menerbitkan aturan siapa yang berhak menerima subsidi karena dulu penyambungan bahkan sampai sekarang listrik 450 VA ini masih hanya berdasar SKTM," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (3/6).
ADVERTISEMENT
Meskipun kelompok subsidi masih perlu dipertahankan tahun depan, Bambang meminta pemerintah mengendalikan subsidi listrik seketat subsidi BBM dan LPG, seperti penulisan barang subsidi untuk masyarakat miskin.
Ilustrasi Petugas PLN. Foto: PLN
"Kalau perlu tulis saja ada mobil parkir depan rumah, tapi pakai 450 VA, ditulis saja rumah ini pakai listrik subsidi. Minimal tetangganya akan ikut menghakimi. budaya kita rasa malu biar tumbuh," tegas Bambang.
"Penghakiman supaya tidak ada kesan pemerintah zalim ingin menaikkan kapasitas listriknya karena ingin kurangi subsidi, bukan, kita ingin subsidi tepat sasaran," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menggarisbawahi masih ada 6 juta pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi listrik di tahun 2022, namun pemerintah masih membiarkannya hingga kini.
ADVERTISEMENT
"Ada sekitar 6 juta pelanggan tidak berhak menerima subsidi sejak 2022, artinya sampai hari ini bapak masih dalam taraf mendata tersebut, selama 2 tahun diketahui masih dibiarkan saja," katanya.
"Selama dua tahun ini bapak masih terus memperkuat data, padahal di 2022 saja sudah diketahui ada 6 juta yang tidak berhak. Tidak ada apapun yang dilakukan pemerintah kecuali berkutat terus dengan data," lanjut Diah.
Ilustrasi PLN. Foto: Dok: PLN
Merespons cecaran Komisi VII DPR terkait subsidi tidak tepat sasaran ini, Jisman menjelaskan, hingga kini pemerintah belum mau menghapus pelanggan 450 VA yang mampu, seperti yang sudah dilakukan pada golongan 900 VA.
Pada tahun 2017 lalu, pemerintah berhasil mengeluarkan atau menghapus sekitar 19 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA dari daftar penerima subsidi. Dengan begitu, saat ini ada dua jenis pelanggan golongan tersebut.
ADVERTISEMENT
"Karena belum ada keinginan dari pemerintah untuk mencabut itu, karena kita berpikiran bahwa kalau dia memang mampu 450 VA, dia akan menderita. Jadi belum ada (penghapusan)," ungkap dia.
Meski demikian, Jisman memastikan jika ada perubahan pelanggan subsidi maupun kenaikan tarif listrik, maka akan didiskusikan dulu bersama DPR.
"Berdasarkan UU kalau ada perubahan tarif, harus persetujuan DPR sehingga kami akan laporkan ke pimpinan apabila nanti sudah firm dan siap dilakukan transformasi terhadap penerima subsidi ini," tuturnya.
Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu di kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/9/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi pelanggan listrik golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA menggunakan interpretasi dari foto rumah. Hal ini sebagai upaya transformasi subsidi listrik tepat sasaran.
Evaluasi penerima subsidi listrik dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka pemutakhiran data subsidi listrik.
ADVERTISEMENT
Jisman mengungkapkan survei telah dilakukan pada 24 juta pelanggan rumah tangga 450 VA. Interpretasi rumah tinggal dilakukan kepada 10,7 juta pelanggan.
"Kami mencoba menyampaikan interpretasi foto penerima golongan 450 VA, karena belum berhasil dipisahkan dari golongan mampu," ujarnya.
Khusus untuk pelanggan rumah tangga 450 VA, telah dilakukan survei dan interpretasi foto rumah tinggal dengan ranking berdasarkan kriteria atap, dinding, lantai, tampilan, dan luasan rumah.
Total 10,7 juta rumah tinggal yang telah diinterpretasi tersebut dibagi menjadi ranking 1-5, dengan rincian ranking 1 sebanyak 12 persen, ranking 2 22 persen, ranking 3 34 persen, serta ranking 4 dan 5 yang merupakan kriteria rumah masyarakat mampu masing-masing 16 persen dan 10 persen.
"Sedangkan interpretasi foto 900 VA masih dalam proses survei dan verifikasi," tutur Jisman.
ADVERTISEMENT