Komisi VII DPR Wacanakan Proyek Panas Bumi Masuk SKK Migas

Suasana pengelolaan panas bumi nasional oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Foto: Dok. Pertamina

Komisi VII DPR mewacanakan pemindahan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) panas bumi atau geothermal menjadi tugas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Sebelumnya, tugas proyek geothermal berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM. Hal ini seiring dengan kecelakaan kerja PT Sorik Marapi Geothermal Power.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi kebocoran gas dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi yang terjadi hingga empat kali hanya dalam rentang waktu dua tahun.

"Evaluasi pertama adalah manajemen standar safety-nya yang tidak dijalani, namun yang kedua yang mungkin fatal atau penting pengawasan, penguatan program yang dilakukan Dirjen EBTKE," kata Maman saat Rapat dengan Kementerian ESDM, Senin (6/6).

Pengelolaan panas bumi nasional oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Foto: Dok. Pertamina

Dengan hasil evaluasi tersebut, pembahasan internal Komisi VII sedang mengkaji kemungkinan besar proyek-proyek panas bumi akan diambil alih oleh SKK Migas. Hal ini juga seiring dengan pembahasan revisi UU Migas dan UU EBTKE.

"Jadi ada kemungkinan kita akan masukan itu ke dalam RUU Migas atau EBTKE, tupoksi-nya akan kita tarik ke SKK Migas saja," imbuh Maman.

Maman pun menilai, proyek panas bumi secara standardisasi operasional sebetulnya hampir sama dengan aplikasi di proyek migas.

"Kasihan bapak Dirjen EBTKE kecenderungannya banyak dibohongi sama pelaku perusahaan geothermal itu, akhirnya pengawasan dan lain sebagainya tidak jalan," tegas Maman

"Bayangkan saja, enggak ada sejarahnya orang mengebor enggak ada diverter, baru di Sorik Marapi ini jadi blow-out, enggak ada sejarahnya itu enggak pakai sensor collision, berat," tutupnya.