Komisi VII Minta Pemerintah Perkuat Industri Dalam Negeri Lawan Tarif Impor AS

Suasana rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Sekretaris Kemensetneg, Dirut PPKGBK & Dirut PPK Kemayoran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), yakini dengan penguatan industri dalam negeri.

Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri bisa dilakukan konsisten, meningkatkan daya saing produk lokal seperti memberi insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi.

“Sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” ujarnya Evita lewat keterangan resminya yang dikutip Sabtu (5/4).

Pemerintah juga diminta konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor dapat berkurang.

Dalam hal ini, mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

Dilanjutkannya, pemerintah mesti mengambil langkah cepat dan strategis salah satunya melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif.

“Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” lanjutnya.

Indonesia juga sudah saatnya menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, berkoordinasi dengan negara-negara lain yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

Presiden Donald Trump menunjukkan grafik tarif impor baru dengan disaksikan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP

Selain itu, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS sebagai negara utama tujuan ekspor. RI perlu melihat potensi di luar AS, seperti pasar Afrika, Uni Eropa, dan Timur tengah.

Evita mengakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.

Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya mengumumkan tarif impor baru ke banyak negara yang menjadi dimulainya genderangan perang dagang Trump, Rabu (2/4) malam waktu AS, lebih cepat dari jadwal sebelumnya pada Kamis (3/4) pagi. Dia menyebutnya sebagai 'Hari Pembebasan' atau 'Liberation Day'.

Nama negara yang pertama disebut Trump adalah China yang dikenakan tarif impor atau tarif imbal balik (resiprokal) 34 persen. Indonesia juga tidak luput dari target Trump. Dalam daftar yang dipegang Trump dalam konferensi pers, Indonesia kena tarif impor 32 persen.