Komisi XI DPR Ungkap Dampak Pelemahan Rupiah, Minta Pemerintah Segera Mitigasi
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat langkah mitigasi untuk merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pelemahan rupiah perlu diantisipasi agar tidak berujung pada imported inflation atau inflasi dari luar negeri yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 67,50 poin atau 0,39 persen di level Rp 17.596 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (15/5).
Misbakhun menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perubahan arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Ia menekankan agar dampak eksternal tersebut tidak merembet ke sektor riil dan memengaruhi kondisi masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (17/5).
Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui langkah intervensi yang terukur, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, stabilitas rupiah tidak hanya berkaitan dengan pergerakan kurs, tetapi juga menjaga keyakinan pelaku pasar.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” ungkap Misbakhun.
Di sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan DHE tetap masuk ke sistem keuangan domestik agar pasokan dolar di pasar dalam negeri tetap terjaga di tengah tekanan global.
Ia juga meminta Kementerian Keuangan menyiapkan langkah antisipasi melalui APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya serta stabilitas harga pangan. Misbakhun menilai pemerintah perlu membuka ruang insentif atau relaksasi fiskal bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujar Misbakhun.
Misbakhun memastikan Komisi XI DPR akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” tutur Misbakhun.