Konflik Israel-Hamas, Ketahanan Energi RI Terancam Bikin Harga BBM Naik

Petugas mengisi BBM bersubsidi untuk pengendara di SPBU Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Senin (30/1/2023). Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO

Pemerintah mengantisipasi dampak konflik Hamas-Israel kepada ancaman ketahanan energi nasional yang bisa membuat harga BBM di dalam negeri meroket, terutama BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pemerintah bertekad terus menurunkan importasi minyak mentah dan BBM dengan menggenjot pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

"Kita juga berharap ke depan kita semakin berkurang dalam konsumsi bahan bakar fosil, akhirnya akan menurunkan importasi juga mengingat fluktuasi harga energi global, sekarang terjadi (konflik) Hamas versus Israel," jelasnya saat Energy Transitions Conference & Exhibitions, Rabu (18/10).

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengakui ancaman konflik di Timur Tengah ini akan membebani APBN tahun ini maupun tahun 2024, karena kenaikan harga BBM yang bergantung pada impor.

"Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi meledaknya ketika tahun 2021, APBN kita jebol di Rp 520 triliun. Memang antara naik atau tidak di APBN kita ada cadangan anggaran Rp 51,4 triliun, jadi kita di DPR masih hitung-hitung di akhir tahun ini," jelasnya.

Di sisi lain, Sugeng berharap lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini tidak berlangsung hingga tahun depan, mengingat asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di APBN 2024 ditentukan USD 82 per barel.

"Kalau terus menerus ICP di atas USD 95, dipastikan enggak tahan juga APBN kita," tutur dia.

Meski begitu, Komisi VII DPR juga akan terus memantau kenaikan harga BBM maupun pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi kepada BBM bersubsidi, baik itu Pertalite atau Solar.

"Soal naik apa tidaknya BBM kita akan terus amati, dan memang kalau terjadi kenaikan harga terus (konsumsi) BBM nonsubsidi diperkirakan akan turun memanfaatkan Pertalite, ini kita akan terus amati," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menambahkan pihaknya tengah menyiapkan aturan Cadangan Penyangga Energi untuk memastikan ketahanan energi nasional yang masih bergantung pada migas, terutama ketika konflik geopolitik terjadi.

Suasana Gedung Pertamina. Foto: Dok. Pertamina

Selain itu, Djoko juga mendorong PT Pertamina (Persero) untuk menggencarkan kerja sama dengan negara lain untuk pasokan minyak mentah, selain dari negara Timur Tengah yang tengah terganggu konflik Israel dan Hamas.

"Sekarang Pertamina sedang menjajaki beberapa negara mencari crude yang harganya lebih murah. Sebetulnya Rusia menawarkan lebih murah tapi karena ada konflik Ukraina dan Rusia jadi udah lah daripada nanti bermasalah di kemudian hari kita cari ke tempat lain," terangnya.