Konflik Pertamina, Dewan Komisaris Diminta Bertanggung Jawab

Ilustrasi Dwi Soetjipto (kiri) dan Ahmad Bambang (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina yang digelar Jumat pekan lalu, memutuskan mencopot Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari jabatannya sebagai direktur utama dan wakil direktur utama. Keputusan diambil Dewan Komisaris karena adanya konflik antar keduanya yang dianggap berpotensi mengganggu kinerja perusahaan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengaku terkejut atas pencopotan tersebut. Dia menilai seharusnya Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas polemik di Pertamina.

"Itu domain dari Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris tentunya sangat bertanggung jawab karena seharusnya mereka yang membuat situasi optimal," kata Satya usai menghadiri diskusi tentang kelistrikan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (5/2).

Menurut Satya, baik Dwi maupun Bambang sebenarnya memiliki kinerja yang baik di Pertamina. Bahkan, di bawah kepemimpinan mereka berdua Pertamina diklaim mampu menyumbang keuntungan cukup besar untuk negara, sekitar 3 miliar dolar AS atau setara Rp 40 triliun selama 2016.

"Sebetulnya ini tidak merefleksikan kinerja mereka, kinerjanya bagus kok. Kecuali kalau mereka dianggap tidak bisa berkomunikasi dan dampaknya membubung tinggi. Pertamina sepanjang sejarah baru kali ini mempunyai capaian yang sedemikian tinggi," ujarnya.

Selain itu, Satya juga menilai ada yang janggal atas keputusan dihilangkannya jabatan wakil direktur utama di Pertamina. Padahal, kata dia, selama pembagian tugas antara direktur utama dan wakilnya benar, tak akan jadi masalah.

"Tapi kalau kemarin yang saya dengar kan ada yang janggal dalam skup pekerjaan. Itu tak lepas dari yang harusnya diambil di Dewan Komisaris. Kalau itu diperlukan (wakil direktur utama), sebetulnya tidak masalah," jelasnya.

Ke depan, Satya berharap direktur utama Pertamina memiliki latar belakang minyak bumi dan manajeman korporasi yang baik. Soal siapa calonnya, dia mengatakan akan lebih efektif jika dirut Pertamina berasal dari internal perusahaan.

"Lebih efektif karena tidak perlu ada satu transisi, apalagi penyesuaian. Kalau direksi sekarang sudah mengetahui RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), sudah mengetahui strategi jangka panjang," katanya.

Dalam RUPS Pertamina, pemegang saham menunjuk Yenni Andayani sebagai plt dirut. Yenni sebelumnya menjabat sebagai Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan. Sementara dirut definitif akan ditetapkan bulan depan. Selain itu, rapat juga memutuskan menghapus posisi wakil direktur utama.

Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, seusai rapat pemegang saham tak membantah jika pencopotan Dwi dan Bambang akibat buntut konflik antara keduanya yang berujung pada tidak harmonisnya internal perusahaan tersebut. Salah satunya adalah persoalan impor solar yang dilakukan Pertamina bulan lalu.