Konsekuensi Hilirisasi, Penerimaan Bea Keluar 2024 Diproyeksi Turun 11,5 Persen

Presiden Joko Widodo (tengah) di lokasi acara groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022). Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui kebijakan hilirisasi pemerintah berdampak pada penurunan bea keluar tahun 2024. Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2024, bea keluar diprediksi turun 11,5 persen menjadi Rp 17,5 triliun.

“Bea masuk masih akan naik 8,1 persen, namun bea keluar diperkirakan akan turun karena kita melakukan konsekuensi dari hilirisasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Kantor DJP, Rabu (16/8).

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pendapatan negara tak bergantung dari bea keluar. Hal ini disebabkan prioritas Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

“Memang bea keluar tidak menjadi andalan, lebih karena kita ingin nilai tambah lebih dalam negeri. Sehingga total penerimaan kepabeanan dan cukai adalah Rp 321 triliun,” tuturnya.

Adapun pendapatan cukai akan naik 8,3 persen menjadi Rp 246,1 triliun. Sedangkan bea masuk diperkirakan melonjak 7,1 persen menjadi Rp 67,4 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan aturan bea keluar tembaga yang sempat disinggung PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari hilirisasi tembaga yang mulai diberlakukan pada Oktober tahun ini.

“Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel setop kemudian masuk ke tembaga, Oktober,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Setelah nikel dan tembaga, Jokowi mengungkapkan pemerintah juga bakal melakukan hal yang sama terhadap bauksit. Ia menyebut banyak negara hingga organisasi yang mencoba menentang kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi.