Konsorsium RI-Jepang Resmi Garap Proving Ground Bekasi, Telan Biaya Rp 1,74 T

Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (31/10/2022). Foto: Dok. Istimewa

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan konsorsium PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) sebagai pemenang lelang proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat.

Konsorsium Indonesia-Jepang tersebut terdiri dari PT Gobel Internasional, PT Bintang Pradipa Persada, Toyota Tsusho Corporation, Japan Overseas Infrastructure, PT Hutama Karya, dan PT Astra Daihatsu Motor.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno, mengatakan proyek ini adalah upaya pemerintah meningkatkan standar keselamatan kendaraan bermotor, menjaga kualitas udara melalui pengendalian tingkat emisi, serta menerapkan standar pengujian mengikuti United Nation Regulation (UNR).

Menurut Hendro, proses pengadaan proyek merupakan lelang internasional dengan menggunakan mekanisme lelang dua tahap, serta melibatkan 17 badan usaha nasional dan internasional.

"Ditjen Hubdat selaku penanggung jawab proyek ini telah menetapkan konsorsium Indonesia International Automotive Proving Ground atau PT IIAPG, sebagai pemenang lelang proyek pada 23 Agustus 2022," ujarnya saat Penandatanganan Proyek KPBU BPLJSKB Proving Ground, Senin (31/10).

Ruang lingkup proyek ini adalah perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan fasilitas penunjang, pengadaan peralatan pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Menurut Hendro, pembangunan proyek maksimum dapat dilakukan 14.319 pengujian per tahun. Adapun periode kerja sama proyek ini selama 17 tahun, termasuk 2 tahun masa konstruksi dan 15 tahun masa operasi.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan skema proyek ini adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan fasilitas Project Development Facility (PDF) sehingga proyek menjadi bankable dan lebih menarik.

"Jika proyek dari APBN murni biasanya dibiarkan saja dengan ketersediaan dana APBN, kalau kita ingin menarik dana swasta dan perbankan swasta maka proyek tersebut harus memiliki bankability," tuturnya.

Sri Mulyani memaparkan, proyek ini didukung pendanaan kreatif dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dengan dukungan availability payment (KPBU AP) untuk memberikan jaminan pengembalian pendanaan swasta maupun lembaga keuangan.

Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (31/10/2022). Foto: Dok. Istimewa

"Nilai proyek Rp 1,74 triliun dengan internal rate of return (IRR) pada level 11 persen dengan perkiraan availability payment yang akan diberikan oleh pemerintah mencapai Rp 341 miliar per tahun," ungkapnya.

Dia berharap proyek seluas 90 hektar ini dapat bermanfaat bagi perekonomian nasional, khususnya Bekasi dengan mendukung pengembangan industri otomotif di Indonesia.

"Sehingga dapat menembus pasar internasional dan memberikan jaminan keselamatan di dalam negeri dengan standar otomotif yang sudah dibakukan baik pada level regional, ASEAN, maupun internasional," tutup Menkeu.

Menhub Budi Karya Sumadi menambahkan, usai ditetapkannya pemenang lelang dan skema pendanaan, proyek ini ditargetkan akan groundbreaking dalam waktu dekat.

"Kita akan groundbreaking di bulan ini, dan November tahun depan kita sudah mulai beroperasi. Semoga bisa dilaksanakan," kata Budi.