Koperasi dan UMKM Beririsan, Prabowo Diminta Tak Pisah Kemenkop & UKM

Ilustrasi UMKM. Foto: Dok. BRI

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) dikabarkan akan dipisah menjadi kementerian yang berbeda di masa pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menilai seharusnya Kemenkop dan UKM tidak perlu dipisah.

"Saya lihatnya agak berbeda bahwa semua itu adalah wirausaha. Nantinya, bentuk dari usahanya itu apa apakah mereka akan membentuk koperasi atau mereka akan membentuk usaha PT, CV, dan sebagainya, tapi saya melihat itu tidak perlu kok kalau misalnya dipecah dan sebagainya. Itu pendapat saya pribadi," ujar Siti Azizah dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Senin (14/10).

Dalam kesempatan tersebut, dia mencontohkan Korea Selatan yang memiliki Kementerian yang mirip dengan Kemenkop UKM, tapi tetap digabung.

"Kita ambil contoh di beberapa negara paling deket Korea Selatan memang satu menteri itu startup dan SME. Jadi, isinya wirausaha dan usaha kecil mikro menengah. Artinya bisa aja," kata Siti.

Presiden Joko Widodo makan siang bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/10/2024). Foto: Instagram/ @jokowi

Prabowo Subianto akan dilantik jadi Presiden oleh MPR pada Minggu (20/10). Prabowo sudah menegaskan jumlah kementeriannya akan lebih banyak dibandingkan era Jokowi.

Prabowo dikabarkan bakal punya 44–54 menteri. Ada kementerian yang dipecah jadi dua, bahkan tiga kementerian; ada kementerian koordinator baru; dan ada sejumlah badan baru setingkat kementerian.

Prabowo menegaskan, dirinya sejak awal memang ingin membentuk kabinet kuat. Ia menyebut sebagai Kabinet Persatuan Nasional.