KPPU Minta Pemerintah Awasi Tes PCR Hasil Cepat hingga Promo Bundling

Persiapan fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta jelang penerapan wajib PCR untuk penerbangan mulai besok. Foto: Dok. Angkasa Pura II

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah mengawasi praktik tes PCR. Terutama pada tes PCR yang memasukkan promo bundling hingga hasil cepat.

Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan R, menyoroti maraknya tes PCR yang mengeluarkan hasil dengan cepat. Menurutnya ini perlu diawasi, jangan sampai tujuan dari tes untuk mendeteksi virus COVID-19 tak diperhatikan. Malahan menjadi ladang bisnis dengan kata hasil cepat.

"Kami melihat dan rekomendasi kami juga bahwa pemerintah perlu awasi tes-tes PCR yang dibundling yang diberi label hasil cepat supaya tujuan dari tes PCR tidak lebih ke arah tujuannya yaitu identifikasi orang yang kena virus corona, bukan menjadi bagian dari bisnis," ujar Mulyawan dalam diskusi virtual, Jumat (12/11).

Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 pada warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Promo bundling juga menurutnya akan menimbulkan persaingan bisnis yang tak sehat. Sebab, biasanya tes PCR yang dibundling harganya akan dipatok jauh lebih mahal.

"Kami melihat ada persaingan usaha tidak sehat atau memaksimumkan keuntungan itu ketika tadi ada bundling tarif PCR misalnya, ada tes PCR yang dibundling dengan konsul dengan dokter itu biayanya bisa melambung hampir dua kali lipat," tuturnya.

Dia berharap tes PCR dipraktikkan sesuai dengan tujuannya untuk membendung penyebaran virus. Bukan malah berfokus pada bisnisnya.

"Tes PCR yang dengan kecepatan yang lebih cepat, satu hari misalnya. Itu sebenarnya menurut kami dengan adanya bundling-bundling ini memunculkan potensi adanya persaingan tidak sehat," tegasnya.

"Karena esensi dari tes PCR untuk buktikan apakah orang itu terkena virus corona dan sebaiknya apakah perlu dilakukan karantina mandiri atau dirawat di RS," tutupnya.