KPR 40 Tahun Disetujui Komite Tapera, Bunga untuk Rumah Subsidi Tetap 5 Persen
PerbesarMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyetujui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun. Sebelumnya, tenor KPR maksimal hingga 30 tahun.
Pria yang akrab disapa Ara tersebut juga membeberkan keputusan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Komite menyetujui untuk 40 tahun (KPR) bisa dijalankan ya sesuai arahan Presiden,” kata Ara usai Rapat Tapera di Kantor Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6).
Lebih lanjut Ara menjelaskan, bunga untuk rumah subsidi tapak tetap pada level 5 persen dan bunga KPR subsidi rumah susun (rusun) sebesar 6 persen.
“Bunganya tetap 5 persen ya yang tapak, kedua adalah tenornya 40 tahun yang ketiga, rusun 6 persen ya, buat rusun 6 persen ya, rusun subsidi,” jelas Ara.
Realisasi Penyaluran FLPP per Juni 2026 Capai 81.600 Unit
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, juga membeberkan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Juni 2026 telah mencapai 81.600 unit rumah atau sekitar 23,22 persen dari kuota yang disediakan tahun ini.
“Realisasi hingga hari ini sudah di 81.600 ya, sekitar 23,22 persen. Kemudian sudah akad, itu diangkat 21.000 lebih. Sehingga kalau digabungkan antara yang sudah cair FLPP-nya dengan akad dan tinggal ngajukan pencairan ke kami, 21.000 itu dari 103.000,” katanya.
Meski angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 112.000 unit, Heru menilai selisih sekitar 9.000 unit itu tidak terlalu signifikan dan masih dalam jalur yang positif.
Heru menjelaskan, perbedaan capaian antara tahun ini dan tahun lalu tidak sepenuhnya mencerminkan perlambatan penyaluran. Menurut dia, realisasi FLPP pada 2025 terdorong oleh adanya carry over dari tahun sebelumnya.
Dia menuturkan, pada 2024 kuota FLPP hanya sebanyak 200.000 unit. Sementara jumlah masyarakat yang telah melakukan proses awal kredit melebihi kuota tersebut, sehingga terdapat sekitar 14.000 unit yang pencairannya baru dibebankan pada 2025.
“Kalau 2026 sudah natural, kuotanya 350.000 nggak ada pembatasan kuota. Dan kalau tahun-tahun sebelumnya sampai tanggal 9 Desember, tahun ini saya buka sampai tanggal 31 Desember. Sehingga benar-benar habis, 2026, ya mulai dari nol lagi. Kalau apple-to-apple seperti itu, sebenarnya tahun ini masih lebih optimis,” jelasnya.
Heru juga membeberkan pada tahun ini BP Tapera menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 40.000 unit rusun subsidi sepanjang 2026. Skema yang diambil adalah skema inden atau pemesanan sebelum dilakukan pembangunan.
“Bagian dari targetnya BP Tapera sekitar 40.000 tahun ini, melalui skema rusun inden. Ini masih proses inden, kemudian MBR bisa mulai booking dan melakukan perjanjian jual-beli. Kita harapkan itu bisa segera realisasi,” jelasnya.
Nantinya, ketika progres pembangunan telah mencapai 20 persen, pengembang atau entitas yang ditunjuk pemerintah sudah dapat mulai memasarkan unit kepada masyarakat.
BP Tapera juga mengusulkan skema yang dapat meringankan beban masyarakat selama masa pembangunan berlangsung. Heru menilai calon pembeli rusun inden berpotensi menghadapi beban ganda karena masih harus membayar biaya sewa tempat tinggal sambil mencicil unit yang belum selesai dibangun.
“Nanti dari skema atau peminatan tadi kita usulkan. Supaya Ketika masyarakat sudah mulai mengangsur perjanjian jual-beli, dia tidak double tanggungan. (Misal) nia masih harus ngontrak, ya sementara dia harus ngangsur, karena rusunnya belum jadi. Nah, itu yang kita usulkan dari kepeminatan,” terangnya.