KPR Subsidi Diprediksi Habis April 2020, Ini Saran Pengusaha ke PUPR

Suasana pembangunan perumahan bersubsidi. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Tahun 2020 belum genap berjalan satu bulan. Namun, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sudah khawatir dana Kredit Pemilikan Rumah - Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) atau kredit rumah murah akan habis di tengah jalan.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso mengatakan, pihaknya telah merumuskan empat alternatif substitusi subsidi FLPP tadi.

Adapun keempat alternatif ini merupakan hasil dari koordinasi yang dilakukan Kadin dengan beberapa stakeholder, seperti Kementerian PUPR, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Sarana Multigriya Finansial (SMF), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), hingga Bank Tabungan Negara (BTN).

“Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh. Pertama, pengalihan dari dana bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2020. Pengalihan ini akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit rumah,” katanya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (23/1).

Lalu, dana APBD yang mengendap juga bisa dijadikan alternatif pembiayaan rumah murah yang bisa dikembangkan. Saat ini, Setyo menyebut dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening Pemerintah Daerah (Pemda) mencapai Rp 186 triliun.

“Kalau ditarik ke pusat 10 persen saja, yakni berkisar Rp 18,6 triliun, bisa dialihkan ke perumahan sederhana,” jelas Setyo.

Suasana pembangunan rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria

Hal ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa rumah umum mendapatkan kemudahan atau bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Alternatif selanjutnya yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan optimalisasi peranan BPJS Ketenagakerjaan dan SMF untuk perumahan yang perlu didorong. Sebab selama ini porsi penyalurannya yang masih sedikit.

Untuk BPJS TK sendiri disebut perlu ada titik temu di Kemenaker untuk tingkat bunga optimal antara bank dengan BPJS TK. Hal ini dilakukan agar nanti penyaluran KPR perumahan melalui skema ini bisa optimal.

Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat. Dia memandang perlu ditingkatkan fleksibilitas SMF dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan.

Keempat, Setyo mengatakan potensi sumber pendanaan juga bisa dari realokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi LPG yang mungkin tidak tepat sasaran.

“Selama ini kalau ada subsidi gas yang melon kan itu ujungnya tidak berwujud kepada yang salah sasaran. Kalau begini subsidi ini minimal ada wujud rumah yang bisa meningkatkan kesejahteraan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” katanya.

Sementara itu, dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belum bisa dimanfaatkan, dapat dipakai sebagai alternatif rumah murah masyarakat umum. Sementara 2020 ini, KPR tersebut berlaku hanya untuk ASN, TNI, dan Polri.

"Dana Tapera belum bisa langsung diberdayakan karena sumber dasarnya adalah tabungan sehingga masyarakat harus nabung dulu baru bisa untuk pendanaan rumah,” kata Setyo.