Krisis Pangan hingga Disrupsi Rantai Pasok Global Ancam Ekonomi RI 2023

Petani mengangkut hasil panen padi yang telah dipilah di area persawahan Pajukukang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (27/8). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO

Pemerintah menilai krisis pangan hingga adanya disrupsi rantai pasok masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Masing-masing negara pun saat ini fokus untuk mengamankan pasokan dalam negeri.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan meskipun berbagai indikator perekonomian nasional telah menunjukan tren pemulihan yang cukup atraktif, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan multidimensi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi yakni The Perfect Storm atau 5C yakni COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living.

"Krisis dan ketidakpastian global tersebut berdampak pada disrupsi rantai pasok global serta menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan," ujar Haryo dalam keterangannya, Rabu (26/7).

Dia melanjutkan, di tahun ini dengan berakhirnya pandemi COVID-19 menjadi endemi, fundamental ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang kuat. Menurutnya, hal ini menjadi modal baik untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang diprediksi melambat di tahun 2023.

Haryo mengatakan, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian selalu berupaya untuk memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun target selanjutya dari Indonesia adalah harus segera keluar dari middle income trap.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dan memberikan dukungan luar biasa kepada Kemenko Perekonomian untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih tangguh,” jelas dia.

Menurut Haryo, berbagai terobosan dalam kebijakan ekonomi terus ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian nasional, agar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan sekaligus meningkatkan daya saing.

Program stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, desentralisasi fiskal, pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, reformasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, memantapkan stabilitas ekonomi makro, serta pembangunan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya terus dilakukan oleh pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak awal terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 telah menjadi bagian utuh dalam mengawal perekonomian Indonesia. Setelah dijabat pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kemenko Perekonomian sejak Oktober 2019 dipimpin oleh Airlangga Hartarto dalam Kabinet Indonesia Maju. Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

“Dalam masa kepemimpinan Menko Airlangga hingga saat ini, perekonomian nasional dihadapkan kepada berbagai macam tantangan. Tidak hanya terkait dengan meningkatkan kemampuan perekonomian domestik, namun juga upaya menjawab tantangan global,” kata dia.

“Kemenko Perekonomian dibawah kepemimpinan Menko Airlangga terus melakukan berbagai upaya extraordinary untuk mendukung berbagai kebijakan yang telah ditetapkan HM.4.6/263/SET.M.EKON.3/07/2023 oleh Presiden Joko Widodo guna menjaga resiliensi perekonomian nasional,” tambahnya.