KRL Impor yang Ditolak Kemenperin: Bekas Jepang, Lebih Murah dari Produksi INKA

Penumpang naik ke dalam rangkaian kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (6/5/2021). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dikabarkan tak memberi restu ke PT KCI untuk impor gerbong KRL. Hal tersebut diungkapkan oleh PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio.

Pengamat transportasi itu menilai pengadaan KRL saat ini menjadi prioritas yang harus didahulukan untuk menghindari penumpukan penumpang KRL Jabodetabek. Pasalnya ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek tahun 2023 dan 16 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan.

Sementara, PT KCI telah menandatangani MoU dengan PT INKA untuk pemesanan KRL namun baru disanggupi 2025 nanti. Sebagai gantinya, KCI meminta restu pemerintah untuk melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang namun terganjal di pemberian izin Kementerian Perindustrian.

Agus menjelaskan, KRL yang diproduksi di Jepang tersebut memiliki karakteristik yang cocok dengan infrastruktur di Indonesia. Terlebih, harganya lebih murah sepuluh kali dibanding KRL baru yang akan diproduksi PT INKA 2025 nanti.

"Itu harganya murah, sepersepuluh dari harga kereta baru. Tapi dia masih bisa dipakai 20-30 tahun. Kan tidak apa-apa, sementara uang kita pas-pasan. Mau naik tarif juga tidak boleh," kata Agus kepada kumparan, Senin (27/2).

Sementara KCI harus mengeluarkan total Rp 3,9 triliun untuk menebus rangkaian KRL yang diproduksi dari PT INKA. Agus menegaskan, satu-satunya solusi saat ini adalah dengan melonggarkan izin impor tersebut. Selain karena PT INKA yang tidak bisa menyelesaikan KRL sebelum tahun 2025, juga karena persoalan anggaran KCI yang terbatas.

"Duitnya ada enggak? INKA enggak punya uang, dia harus minta. KAI bayar dulu, sementara KAI duitnya sudah habis urus KCJB, urus KRL, urus kereta bandara, habis semua uangnya, sekarang minus kok keuangannya," paparnya.

Agus menambahkan, bahwa dirinya mendukung industri dalam negeri bisa tumbuh tanpa mengandalkan impor. Namun khusus pengadaan KRL ini, menurutnya harus jadi prioritas karena akan menyangkut penumpukan ratusan ribu pengguna KRL Jabodetabek.

"Waktunya sudah mepet. Tapi terserah kalau pemerintah tidak setuju ya nanti dihadapi saja masyarakat. Saya enggak mengompori," pungkas dia.