KRL Mau Diperpanjang sampai Karawang, MTI Beri Catatan ke KCI

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Foto: ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang rencana penambahan stasiun Commuter Line atau Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek hingga ke Karawang sebagai kebutuhan untuk mengatasi padatnya kawasan perkotaan. Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan, angkutan rel perkotaan memang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat.

“Pada dasarnya, catatan dari MTI, kalau kita itu mau melayani transportasi suatu kawasan perkotaan yang sangat padat seperti Jabodetabek ini solusinya adalah angkutan rel perkotaan. Jadi itu tidak bisa dihindari sebetulnya kalau mau diperpanjang sampai Karawang,” kata Tory dalam konferensi pers MTI di Stasiun KCIC Halim, Jakarta pada Kami (27/12).

Dalam hal ini, Tory justru melihat Indonesia tertinggal jauh dalam kelengkapan sistem transportasi angkutan rel perkotaan dan terlambat berpuluh-puluh tahun.

“Memang kita pasti mendorong ya apalagi untuk kawasan yang metropolitan sebesar Jakarta ini, angkutan rel perkotaan itu sudah tidak bisa dihindari, bahkan kita sudah telat beberapa puluh tahun untuk membangun sistem itu,” imbuh Tory.

Kendati demikian, Tory menyebutkan masih ada beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai pengelola KRL Jabodetabek untuk menambah stasiun hingga Karawang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi KCI menurut Tory adalah permasalahan elektrifikasi. “Bisa kalau mau diperpanjang ke sana, berarti harus ada elektrifikasi kan? kemudian juga pengaturan jadwal,” tambah Tory.

Sekretaris Forum Jalan Transportasi Darat dan Kereta Api, David Tjahjana di Stasiun KCIC Halim, Jakarta pada Kami (27/12). Widya Islamiati/kumparan

Di sisi lain, Tory memandang, pengaturan dengan kereta jarak jauh, pengaturan perlintasan sebidang, dan juga layanan sambungan yang diperpanjang juga harus menjadi perhatian KCI untuk memperpanjang jaringan KRL Jabodetabek ke Karawang.

“Karena untuk pengaturan perlintasan sebidang itu masih banyak catatan kecelakaan. Kita sudah double track tapi mungkin di beberapa segmen harus dibikin triple track atau seperti apa, itu ada,” jelas Tory.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Forum Jalan Transportasi Darat dan Kereta Api, David Tjahjana melihat, sebelum melakukan penambahan jaringan KRL Jabodetabek sampai Karawang, harus ada pemisahan jalur atau rel yang akan dilewati KRL dengan kereta api jarak jauh.

Hal ini dikarenakan menurutnya, kedua moda transportasi tersebut memiliki sistem yang berbeda. “Memang seharusnya dipisahkan antara kereta jarak jauh, karena sistemnya berbeda,” tutur David dalam kesempatan yang sama di Stasiun KCIC Halim, Jakarta pada Kami (27/12).

David bilang, KCI masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ membuat jalur baru dan membuat jalur ganda KRL Jabodetabek dan KA Jarak Jauh yang kini masih terhenti di Stasiun Cikarang, untuk diperpanjang lagi.

“Sekarang prioritas masih di kereta jarak jauh, kalau ada kereta jarak jauh itu yang diutamakan, tetapi dalam persinyalan masih belum bisa dibedakan, jadi mestinya dipisahkan gitu, mungkin double track-nya mesti diperpanjang lagi, supaya bisa sampai ke arah barat maupun ke arah Timur, supaya efektif,” tutup David.

Dalam catatan kumparan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan alasan kereta rel listrik (KRL) belum bisa diperpanjang hingga Karawang, Jawa Barat. Adapun saat ini untuk rute timur, jalur KRL hanya sampai Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menuturkan rencana KRL Karawang sudah dicetus pada tahun 2019. Namun, rencana tersebut tertunda hingga sekarang karena pandemi COVID-19.

"Tahun 2019 waktu itu karena pandemi jadi akhirnya fokusnya agak bergeser. Makanya sampai sekarang kita belum pastikan akan dimulai, tapi ada rencana ke sana," ungkapnya saat ditemui di kantor Kemenhub, Senin (13/11).

Adita belum bisa memastikan kapan proyek KRL Karawang dilanjutkan kembali. Pasalnya, pemerintah masih dalam pembahasan, termasuk perkara kebutuhan anggaran.