KSPI Bantah Said Iqbal Ditawari Jabatan Wakil Menteri oleh Jokowi

10 Oktober 2020 14:36 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua KSPI Said Iqbal di Kemenkopolhukam, Jakarta. Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua KSPI Said Iqbal di Kemenkopolhukam, Jakarta. Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah pimpinannya, Said Iqbal, ditawari jabatan wakil menteri oleh Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Isu soal tawaran tersebut mencuat setelah dua orang perwakilan buruh, yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal datang ke Istana Kepresidenan beberapa jam sebelum UU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin (5/10).
"Tentu sangat tidak benar kalau ada tawaran wakil menteri buat Presiden KSPI Said Iqbal. Pak Said Iqbal juga enggak tahu-menahu soal itu,” ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyo dalam diskusi virtual Polemik Trijaya Pro Kontra UU Cipta Kerja, Sabtu (10/10).
Kahar menegaskan, Said Iqbal tidak pernah diajak bicara terkait adanya tawaran jabatan wakil menteri oleh Jokowi. "Saya tegaskan di sini bahwa itu tidak benar," jelasnya.
Presiden Jokowi dan Presiden KSPI Said Iqbal bersama tokoh buruh bertemu di Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Dok. Istimewa
Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani juga membantah adanya tawaran untuk mengisi wamen Jokowi. Menurut dia, hal itu sama sekali tak ada dalam pembicaraan saat bertemu dengan presiden.
ADVERTISEMENT
"Isu enggak masuk akal ketika dikaitkan dua wamen. Dari awal pembentukan kabinet, saya sudah diminta jadi wamen, tapi saya menolak. Kemarin enggak ada (pembahasan soal wamen),” kata Andi kepada kumparan, Selasa (6/10).
Menurut Andi, jabatannya saat ini sebagai perwakilan buruh dan Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP) masih banyak yang mesti diselesaikan.
"Karena saya ini sekarang sebagai Presiden Komisaris BUMN juga banyak yang harus saya selesaikan. Saya enggak menyesal menolak, karena jabatan yang saya sandang tidak akan mempengaruhi independensi saya terhadap keberpihakan dengan buruh,” ujarnya.