Kurangi Defisit APBN, Anggaran Belanja Tahun Depan Berpotensi Dipangkas Rp 230 T

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa di DPR RI, Rabu (5/6/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka opsi untuk memangkas belanja APBN 2025. Hal itu dilakukan untuk menurunkan angka defisit hingga di kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia mengatakan pengurangan defisit tersebut mengorbankan sekitar Rp 230 triliun belanja negara. Total APBN 2025 sekitar Rp 23 ribu triliun.

"Kalau 1 persen itu kan kira-kira PDB 2025 hitungan kami sekitar Rp 23.000 triliun, jadi (bakal dipangkas) sekitar Rp 230 triliun jadi enggak terlalu besar," kata Suharso kepada awak media di Kompleks Parlemen RI, Rabu (5/8).

Meski begitu, Suharso mengaku masih akan melakukan pembahasan pendahuluan dengan internal Bappenas. "Nanti setelahnya ada tahapan berikutnya Keppres Presiden mengenai RKP official jadi basis penyusunan APBN," imbuhnya.

Suharso mengaku penurunan defisit APBN merupakan gagasan murni darinya. Menurutnya, defisit yang lebih rendah dibutuhkan pemerintahan baru supaya ada ruang fiskal yang lebih luas dalam menjalankan program-programnya, khususnya di periode pertama.

"Memang kita akan bertemu dengan tim dari tampaknya pak Prabowo secara official supaya kita bisa lakukan sinkronisasi itu," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berjalan bersama Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Merespons hal ini, Kementerian Keuangan sejauh ini tidak akan menurunkan defisit APBN pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diserahkan ke DPR, pemerintah telah menetapkan defisit fiskal untuk RAPBN 2025 di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB.

"Kita tetap di 2,45 persen sampai 2,82 persen. Seperti yang di dokumen KEM-PPKF," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kompleks Parlemen RI, Rabu (5/6).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pihaknya masih akan membahas mengenai permintaan penurunan defisit. "Nanti dibahas," kata Sri Mulyani singkat.

Untuk menurunkan defisit APBN, pemerintah perlu memangkas sejumlah anggaran atau menaikkan target penerimaan negara. Namun, hal ini sulit dilakukan karena pemerintah mengerek belanja negara khususnya untuk program makan siang gratis.