Lain dengan Menperin, Pengusaha Mengaku Tak Disosialisasikan soal DNI

Pabrik tenun di Tasikmalaya (Foto: ANTARA/Adeng Bustomi)

Kalangan pengusaha mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang dirilis pemerintah pekan lalu. Pengakuan ini berbeda dengan klaim Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

"HIPMI enggak pernah diajak duduk bareng dalam konteks melindungi UMKM dalam konteks paket kebijakan ke-16 ini. Ini kan kebijakan untuk pengusaha, stakeholder, loh gimana enggak diajak," kata Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Mudah Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut dia, jika sosialisasi tak dijalankan dengan baik, ada kekhawatiran kebijakan tersebut kembali tak laku. Untuk itu, dia juga meminta untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu, baru Perpres diterbitkan.

"Coba 2016 lihat deh, enggak laku, artinya relaksasi DNI untuk relaksasi investasi enggak efektif. Itu yang kami sampaikan kenapa harus dipaksakan lagi, yang justru membawa kontraproduksi, membawa kegaduhan ekonomi," tambahnya.

Konferensi pers Daftar Negatif Investasi (DNI). (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Pengakuan yang sama diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani. Karenanya dia meminta pemerintah menyampaikan sosialisasi, dalam acara Rapimnas Kadin yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/11).

"Jadi tadi kami bilang, dan akhirnya disepakati adalah coba pertama lakukan sosialisasi dulu, kebetulan salah satunya minggu depan Kadin ada Rapimnas. Jadi kami sosialisasikan dan mendengar untuk dapat masukan, sebab kemarin kami tidak dilibatkan sebelumnya," ujar Rosan

Pengakuan para pengusaha ini, berbeda dengan pernyataan Menperin Airlangga Hartarto. Menurut dia, ada sejumlah poin yang harus kembali dijelaskan kepada para pengusaha. "Ini kan sosialisasi saja dengan pengurus Kadin. Sudah disosialisasikan, cuma minta penjelasan tambahan," kata Airlangga.

Namun Airlangga enggan merinci poin apa saja yang dijelaskan secara lebih lanjut dengan Kadin. "Ya penjelasan secara umum saja. Sebelumnya sudah ada masukan dari sosialisasi-sosialisasi," katanya.