LAN Targetkan Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Capai 100 Persen di 2025

Pelaksana Harian (Plh) Kepala LAN, Muhammad Taufiq. Foto: LAN

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menargetkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pemerintah terus meningkat setiap tahun. Pada 2025, LAN harap keterlibatan instansi yang melakukan pengukuran IKK mencapai 100 persen dengan predikat minimal baik.

“LAN akan memfasilitasi setiap kebutuhan instansi terkait dengan pengukuran IKK ini dan harapannya di tahun 2025 mendatang keterlibatan instansi yang melakukan pengukuran IKK mencapai 100 persen dengan predikat minimal baik” ujar Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo, dalam keterangannya, Selasa (20/2).

Dalam rekapitulasi pelaksanaan pengukuran nasional IKK 2023 menujukkan, tingkat partisipasi instansi pemerintah daerah (pemda) dalam pengukuran nasional IKK masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 32,68 persen. Sementara itu hasil capaian rata-rata predikat IKK juga masih di bawah target Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu hanya mencapai 35 persen dari instansi yang berpartisipasi dan mendapat predikat minimal baik.

Tri menjelaskan, pengukuran IKK selanjutnya dilakukan pada 2025, Tahun ini merupakan periode akhir grand design reformasi birokrasi nasional serta Road Map reformasi birokrasi 2020-2024. "Oleh karena itu perlu dipastikan capaian 2024 ini sesuai dengan target yang telah ditentukan 5 tahun sebelumnya," jelas dia.

Ilustrasi PNS. Foto: wibisono.ari/Shutterstock

Pelaksana Harian (Plh) Kepala LAN, Muhammad Taufiq, mendorong pemerintah pusat maupun pemda agar kebijakan yang dilakukan semakin berkualitas. Dengan adanya IKK, kualitas reformasi birokrasi pemerintah memiliki acuan yang menjadi referensi bersama dalam menggambarkan kondisi proses pengelolaan kebijakan.

"Selain itu pengukuran IKK, dapat membangun knowledge sharing serta mendorong terbangunnya knowledge to policy untuk peningkatan kualitas kebijakan dan terakhir adalah menciptakan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah," kata Taufiq.

Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, pemerintah dapat melakukan dialog kinerja serta memastikan setiap analis kebijakan di instansinya dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang berkualitas

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Yogi Suwarno, harap IKK dapat mendorong praktik kebijakan di level instansi dan nasional menjadi tepat dan akuntabel, serta mempresentasikan kelompok yang terwakilkan.

"IKK menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi serta pada proses evaluasi kebijakannya," tambahnya.