Langkah RI Hadapi Kejutan Tarif Impor Trump

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia yang merayakan Idul Fitri 1446 H, Minggu (30/3/2025). Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (2/4/).

Dalam kebijakan terbarunya, Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk hampir semua barang impor, serta tarif khusus sebesar 32 persen bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Keputusan sepihak ini dikhawatirkan akan menekan daya saing ekspor nasional dan mengguncang stabilitas perdagangan global.

Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga strategi utama sebagai langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, strategi ini sudah dirancang sejak awal masa kepemimpinan Prabowo dan kini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global.

Perluas Jangkauan Mitra Dagang

Langkah pertama yang diambil adalah memperluas kemitraan dagang Indonesia. Prabowo secara aktif mendorong integrasi Indonesia dalam ekonomi global yang lebih inklusif, dengan mengajukan keanggotaan ke BRICS—blok ekonomi yang kini mencakup 40 persen dari perdagangan dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga mempererat keterlibatan dalam perjanjian multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan memulai proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Pemerintah juga memperkuat perjanjian bilateral dengan mitra strategis seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Emirat Arab. Diversifikasi pasar ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan membuka akses yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.

Dorong Hilirisasi Sumber Daya Alam

Strategi kedua yang diprioritaskan adalah hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah mendorong transformasi ekonomi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara industri bernilai tambah tinggi. Kesuksesan sektor nikel menjadi contoh nyata. Ekspor nikel dan produk turunannya meningkat pesat dari USD 3,7 miliar pada 2014 menjadi USD 34,3 miliar pada 2022.

Guna mempercepat transformasi ini, pada Februari 2025 Prabowo meluncurkan BPI Danantara, badan khusus yang fokus pada hilirisasi sektor strategis seperti mineral, minyak, gas, hingga perikanan dan kehutanan. Hilirisasi bukan hanya memperkuat posisi ekspor Indonesia, tetapi juga diharapkan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing.

Perkuat Konsumsi Domestik

Langkah ketiga adalah memperkuat fondasi konsumsi domestik, yang saat ini menyumbang sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Selain itu, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditujukan untuk menggerakkan ekonomi desa dan memperluas kesempatan kerja.

“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.

Negosiasi Diplomatik di AS

Di sisi lain, dunia usaha Indonesia juga mengambil langkah aktif. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat pada awal Mei 2025. Ia akan melakukan negosiasi dengan US Chamber of Commerce guna membahas tarif impor 32 persen yang diterapkan Trump terhadap Indonesia.

"Awal Mei nanti, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri konferensi bisnis guna merespons perkembangan terbaru," ujar Anindya dalam keterangan resmi.

Menurut Anindya, masih ada ruang diplomasi dan negosiasi. Ia menilai posisi Indonesia cukup strategis di kawasan Pasifik, sebagai anggota ASEAN dan APEC. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka kembali dialog dagang dan mendorong penyesuaian kebijakan tarif.

Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Stabilitas

Sementara itu, pemerintah juga tengah menghitung potensi dampak tarif baru AS terhadap sektor-sektor kunci. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa produk seperti elektronik, tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, dan hasil laut berpotensi terdampak langsung.

Pemerintah memastikan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga daya saing produk ekspor dan menghindari gejolak ekonomi lebih lanjut. Termasuk di antaranya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ketersediaan likuiditas valas, serta stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah ketidakpastian global.