Lantik 35 Pejabat, Kepala Otorita Pastikan Tak Ada Ruang bagi Koruptor di IKN

Suasana acara Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru, di Djakarta Theater, Selasa (18/10/2022). Foto: Kadin Indonesia

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono resmi melantik sepuluh orang untuk mengisi jabatan Kepala Biro/Direktur dan 25 orang untuk mengisi jabatan Fungsional, Jumat (13/1).

Di antara 35 orang tersebut ada Muhammad Hasan Nurrizqi, putra daerah yang berasal dari Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hasan dipercaya untuk mengisi jabatan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Lanjutan di Otorita IKN.

Dalam peresmian tersebut, Bambang menegaskan tak ada ruang bagi para koruptor di IKN. Menurutnya, segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan ditindak secara tegas karena mempengaruhi reputasi Otorita IKN sebagai lembaga.

“Apalagi sebagian besar pembangunan IKN dibiayai investasi, sehingga sekali saja reputasi Otorita IKN tercoreng, akan berpengaruh terhadap kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di IKN,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1).

Bambang menegaskan, karena begitu banyak target yang harus dipenuhi sebagai showcase, pertanggungjawaban serta perwujudan Otorita IKN untuk meyakinkan semua pihak bahwa IKN akan terbangun sesuai visi dan misi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

“Otorita IKN tidak membutuhkan superman maupun superwoman, tapi superteam. Semua pejabat dan pegawai di lingkungan Otorita IKN diharapkan agar dapat melakukan 4K, yaitu komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi,” tutur Bambang.

Ia mengatakan, berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini bukan hanya membangun suatu kota, bukan hanya membangun fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, mal dan sebagainya, melainkan suatu bentuk transformasi cara kerja baru. Oleh karena itu, kata dia, para peserta pelantikan selalu terbuka untuk belajar.

Bambang Susantono, mantan wamenhub. Foto: Instagram/@bambangsusantono

“Kemampuan berbahasa Inggris sangat dibutuhkan di IKN mengingat IKN adalah World City for All,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, kemampuan untuk bekerja secara digital juga sangat dibutuhkan karena di IKN ini akan dibangun suatu sistem, di mana sebagian besar pekerjaan akan dilakukan secara digital. Misalnya terkait surat dan memo, Otorita IKN akan mengupayakan agar penyebaran surat dan/atau memo secara fisik diminimalisasi.

Kantor Presiden hingga Gedung Kementerian di IKN Sudah Terkontrak Rp 25 T

Sementara itu, pembangunan proyek IKN terus berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkapkan sebanyak 29 paket dari 34 paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah terkontrak. Total 29 paket yang telah terkontrak tersebut mencapai sekitar Rp 25 triliun.

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (25/10/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Sebanyak 29 paket pekerjaan telah terkontrak," ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (14/1).

Danis menambahkan, paket-paket pembangunan IKN yang telah terkontrak itu di antaranya Kantor Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, pembangunan Gedung Kawasan Sekretariat Negara, dan instalasi pengolahan air limbah.

Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.