Lapindo Janji Banjir Lumpur Panas Tak Terulang Lagi

Lumpur Lapindo. (Foto: Antara/Eric Ireng)

Pemerintah memperpanjang kontrak kerja sama Lapindo Brantas Inc, Prakarsa Brantas dan Minarak Brantas dalam mengelola Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Brantas di Sidoarjo selama 20 tahun hingga 2040.

Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, sebelum memperpanjang kontrak kerja sama itu, pemerintah mempelajari betul proposal yang diajukan konsorsium Lapindo dalam mengelola WK Brantas.

Djoko mengatakan, pihaknya serius mengecek kesiapan Lapindo agar bencana lumpur Sidoarjo 13 tahun lalu tak terulang.

“Berdasarkan pengalaman Lapindo itu, pemerintah mempelajari betul proposal kegiatan, dan kita turun langsung supaya kejadian itu tidak terulang,” katanya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/8).

Sementara itu, Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc, Faruq Adi Nugroho mengaku dalam meningkatkan keamanan Blok Brantas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) turun langsung dengan memberikan Standar Prosedur Operasional (SOP) dalam pengeboran migas.

Prosedur yang ketat diikuti agar semburan lumpur panas tak lagi terjadi.

“Udah dipandu SKK Migas, SOP-nya segala macam semuanya sudah dikondisikan oleh SKK Migas dan kami ikuti apa yang mereka syaratkan,” ujarnya.

Dia pun mengungkapkan, terdapat 6 sumur yang ada di WK Brantas dengan kapasitas produksi gas 25 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Hingga saat ini, pihaknya telah menggelontorkan hingga Rp 1 triliun untuk mengeksplorasi blok itu.

Sementara untuk penjualan hasil produksi gas, menurut Faruq, pihaknya menjual ke pemerintah, baik ke Pertamina, PGN, maupun Pertagas. Bahkan untuk wilayah Jawa Timur, gas dijual langsung ke masyarakat melalui jaringan gas (jargas).

“Kami juga untuk masyarakat. Di Jawa Timur, kami ada jargas itu ada 12 ribu keluarga, mungkin yang efektif sekarang ini baru 10 ribu keluarga,” kata Faruq.