Laporan Keuangan Kementerian BUMN Dapat Opini WTP dari BPK

Kantor Kementerian BUMN di Medan Merdeka Selatan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018. Raihan tersebut merupakan ke-12 kalinya sejak 2007.

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018 kepada Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi para pejabat Eselon I di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (23/7).

Rini mengucapkan apresiasinya kepada BPK yang telah memberikan opini WTP kepada Kementerian BUMN. Prestasi ini membuktikan pengelolaan anggaran di kementerian ataupun BUMN menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik.

Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) saat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Foto: Dok. Kementerian BUMN

“Selama ini BUMN sangat hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Kami telah membuktikan bahwa pengelolaan keuangan di Kementerian BUMN dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Rini dalam keterangannya, Rabu (24/7).

Rini menjelaskan, raihan opini WTP yang ke-12 ini menjadi kerja keras bersama seluruh stakeholder yang berada di seluruh lingkungan Kementerian BUMN. Mulai dari jajaran Kementerian BUMN serta pada direksi dan komisaris yang ikut membantu terwujudnya predikat opini tersebut.

"Pencapaian ini juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan BUMN untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan ke depan," ungkapnya.