Likuiditas Perbankan Longgar, BI Yakin Kredit Tumbuh hingga 11 Persen di 2023

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Solikin M Juhro di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Rabu (9/8/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Bank Indonesia (BI) menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal II 2023 sebesar 5,17 persen yoy. Dengan sentimen tersebut, BI optimistis kredit perbankan mencapai target di kisaran 9-11 persen hingga akhir 2023.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M Juhro menyebut BI sudah berdiskusi dengan pihak perbankan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Bank-bank tersebut siap mencapai target penyaluran kredit.

“Kita juga sudah diskusi dengan bank-bank besar. Mereka rata-rata masih optimistis mencapai RBB 9-11 persen, untuk mereka yang rata-rata RBB 10 persen mereka optimis. Angka 7,76 persen dengan ekonomi tumbuh di kuartal III, kuartal IV mungkin bisa lebih tinggi,” tutur Solikin di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (9/8).

Solikin mencermati ekonomi makin tumbuh di kuartal III dan IV 2023 didorong dari standar penyaluran kredit berupa alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) dan Indeks Lending Standard (ILS) yang diprediksi akan longgar.

“Dan perspektif dari perbankan yang cukup optimis untuk mencapai RBB. Memang ada fenomena sektor korporasi memiliki cash, mereka cenderung melunasi utangnya dan wait and see investasi lebih prospektif,” sambungnya.

Solikin melihat likuiditas perbankan tetap longgar, sehingga berpotensi mendorong berlanjutnya peningkatan kredit. BI juga mendorong stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

“Sistem sektor keuangan bisa dilihat dari 3 aspek, pertama dari sisi likuiditas, kedua dari risiko permodalan, dan risiko kredit. Likuiditas longgar tercermin AL/DPK masih tinggi 26,73 persen,” ujarnya.

BI juga melakukan penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit pada sektor hilirisasi minerba dan hilirisasi non-minerba (termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan, inklusif, serta ekonomi hijau.

“Batu bara enggak masuk (insentif sektor minerba), kita perhatikan ekonomi hijau supaya engga kontradiktif. Hilirisasi dorong untuk kita naik kelas, sektor konstruksi punya nilai tambah,” kata Solihin.